Referensi

Jasa Web Design

Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts
Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts

Monday, January 18, 2016


Kabar seputar penculikan beberapa warga Amerika Serikat di irak telah dikonfirmasi oleh pihak Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Dari sumber pihak keamanan Irak juga disampaikan beberapa laporan yang menyebutkan terjadinya penculikan atas tiga warga AS dan seorang penerjemah Irak di bagian selatan kota Baghdad, namun laporan ini belum dapat dikonfirmasi.

Kepada CNN,  seorang pejabat di Baghdad mengungkapkan tentang hilangnya tiga orang kontraktor pada hari Jumat (15/1/2016.  Menurut pejabat keamanan senior itu,  pada hari Minggu ada laporan dari sebuah perusahaan mengenai hilangnya tiga orang staf mereka sejak dua hari sebelumnya. Staf yang hilang ini adalah kontraktor Amerika, namun pihak keamanan Irak masih mendalami laporan tersebut.

Seorang pejabat Kementrian Luar Negri AS, John Kirby mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya dan bekerja sama dengan aparat keamanan Irak untuk menemukan dan mengembalikan warga mereka yang hilang tersebut. Ia menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan warga AS merupakan prioritas tertinggi.

Jim Muir, seorang wartawan BBC di Baghdad menyebutkan bahwa jika benar tiga kontraktok asal AS tersebut diculik maka peristiwa ini akan menjadi pukulan atas harapan terjadinya stabilitas dan kemajuan di Irak.

Stabilitas yang mulai tercipta di Kota Baghdad setelah berbulan-bulan tidak terjadi peristiwa pertumpahan darah akhirnya terkoyak pada pekan silam oleh sebuah serangan di pusat perbelanjaan yang diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS, setelah sebulan sebelumnya sekelompok warga Qatar, termasuk anggota kerajaan Qatar diculik di gurun Irak.


Monday, December 28, 2015


Gedung baru yang akan menjadi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan diresmikan besok, Selasa (29/12/2015) pada pukul 09.00 WIB. Lokasi gedung ini terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C1, tidak jauh dari Gedung KPK sekarang ini.

Rencana peresmian gedung baru KPK ini telah dikonfirmasi oleh Yuyuk Andriatu, Biro Humas KPK pada Senin  (28/12/2015). Namun menurut Yuyuk, peresmian tersebut hanya bersifat soft launching. Untuk sementara semua kegiatan KPK masih akan berlangsung di gedung lama hingga Maret 2016 mendatang gedung baru akan mulai digunakan.

Sebelumnya beberapa waktu lalu mantan Plt Pimpinan KPK, Johan Budi pernah menyatakan bahwa peresmian gedung baru KPK akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun berdasarkan informasi dari Staf Khusus Kepresidenan, Lenis Kogoya bahwa Presiden beserta rombongan sudah dijadwalkan untuk mengunjungi Papua di akhir Desember ini dalam rangka melihat sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung disana sekaligus untuk bertemu para pemangku kepentingan wilayah Papua.

Namun Yuyuk menyatakan bahwa hingga saat ini, pada jadwal persemian gedung tersebut masih akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.


Mingu (27/12/2015) malam, secara tiba-tiba kantor Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Kelompok penyerang ini muncul dari arah belakang kantor polsek.

Menurut penuturan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada Antara, penyerangan polsek Sinak tersebut terjadi sekitar pukul 20.45 WIT.

Akibat dari penyerangan ini memakan korban tiga anggota kepolisian Polsek Sinak tewas karena luka tembak sementara dua lainnya mengalami luka akibat penembakan juga. Selain menyebabkan korban, para penyerang juga merampas tujuh pucuk senjata api berbagai jenis serta amunisi.

Ketiga anggota kepolisian yang tewas dalam insiden ini adalah Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham.

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ketika dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (28/12/15) pagi, jika melihat lokasi penyerangan maka sudah dapat diduga kelompok mana yang melakukan penyerangan.

Saturday, December 12, 2015

Sepanjang tahun 2015, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur didominasi oleh kasus penyalahgunaan dana hibah atau bantuan sosial.  Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol RP Argo Yuwono, dari 91 kasus korupsi yang ditangani dan sudah dilanjutkan ke kejaksaan, ada 40 kasus korupsi dana bantuan sosial.

Menurut Yuwono, umumnya pelanggaran penyalahgunaan bansos ini berupa pemalsuan data dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Namun, masih menurut Yuwono, ada juga tindakan korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan modus berupa lelang yang tidak sesuai prosedur sehingga saat realisasi penyerahan barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau terjadi pengurangan volume.

Tingginya kasus yang melibatkan dana hibah atau bantuan sosial di Jawa Timur ini memancing reaksi dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Beliau mengatakan bahwa tahun depan akan mengadakan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan sosial ini.

Kepada wartawan, Sabtu (12/12/2015), Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan bahwa selama berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pemberian dana bansos ini tidak ada masalah karena memang tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Menurutnya pencarian dana bansos sudah ada aturannya dan diajukan sebelum penyusunan anggaran. Daftar penerima dana bantuan sosial juga, masih menurut Pakde Karwo, harus sudah lengkap sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selanjutnya Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa sorotan yang banyak muncul terhadap pemberian dana bansos ini disebabkan pemberiannya yang bersifat mendadak dan tidak rinci meski sebelum pencairan anggaran sudah ada pakta integritas dari pelaksana untuk memberikan dana kepada warga yang berhak dan tidak menyelewengkannya. Dan inilah yang harus dievaluasi bersama dan tidak boleh kembali terulang, tambah politisi dari Partai Demokrat tersebut.


Saturday, November 28, 2015

Ditengarai berusaha memasukkan anggaran siluman dalam APBD, beberapa pejabat Suku Dinas Sosial dirumahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Ahok, Jumat (27/11/2015) kemarin di Balai Kota, para pejabat ini ngeyel ketika ia meminta untuk mencoret beberapa program dalam pembahasan KUS-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Ia juga menegaskan bahwa ia tak ingin peristiwa munculnya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum kembali terulang seperti pada November 2012 lalu dimana program yang tadinya sudah dipangkas tiba-tiba muncul kembali setelah pengesahan APBD.
Sejak menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting dalam kegiatan penyusunan anggaran Pemprov DKI, pengawasan menjadi semakin mudah.

Ahok menduga para pejabat tersebut sengaja tidak memangkas anggaran yang ia perintahkan karena mereka meremehkan dirinya dan tidak menyangka bahwa Ahok akan melakukan pemeriksaan anggaran hingga tengah malam.

Para pejabat Sudin Sosial yang dipecat oleh Ahok adalah pejabat dari eselon III dan IV. Ia tidak memecat pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas.


Tuesday, November 10, 2015

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 ini tampaknya akan menjadi hari peringatan yang istimewa bagi keluarga-keluarga pahlawan mengikuti sebuah kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai upacara peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan Kota Surabaya pada Selasa (10/11/2015).

Menurut Khofifah, tahun ini pemerintah telah menaikkan tunjangan untuk keluarga pahlawan. Jika sebelumnya seluruh keluarga pahlawan dan pejuang nasional memperoleh tunjangan pemerintah sebesar 22,5 juta rupiah pertahun, maka tahun ini tunjangan yang diterima telah dinaikkan menjadi 50 juta rupiah per tahun

Keluarga pahlawan dan pejuang nasional yang menerima tunjangan pemerintah pada tahun ini sebanyak 168 keluarga.

Sunday, November 1, 2015

Mengikuti pengumuman pemerintah yang berencana untuk mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga 450-900 VA, pengamat dari Universitas Indonesia (UI) menyampaikan penilaian bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek domino. Setidaknya naiknya inflasi dan angka kemiskinan akan menjadi dampak kebijakan tersebut.

Menurut Riyanto, Pengamat Ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (1/11/2015), dalam perhitungan mereka ada sekitar 3 hingga 5 juta keluarga yang akan jatuh dalam kelompok rentan miskin.

Perkiraan ini didapatkan berdasarkan perhitungan-perhitungan dimana saat ini ada 48 juta rumah tangga pelanggan listrik 450 dan 900 VA, kemudian menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ada sebanyak 24,7 juta rumah tangga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Artinya nanti sekitar 23 juta rumah tangga yang akan kehilangan subsidi dan harus membayar harga listrik 250% lebuh besar dari sebelumnya.  Dari sinilah kemudian diperkirakan ada sekitar 3 hingga 5 juta rumah tangga yang akan masuk dalam kategori rentan miskin.

Dampak lain yang diperkirakan akan muncul dari pencabutan subsidi listrik ini adalah dapat menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 1,74 persen. Artinya pada 2016 mendatang inflasi bisa mencapai 5,74 persen jika dijumlahkan dengan target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 4 persen.

Kemudian ada juga dampak tak langsung akibat kenaikan tarif listrik yang merupakan komponen produksi, yaitu berupa kenaikan harga barang yang kemudian akan membuat inflasi semakin melejit.
Dampak berikutnyas adalah dampak sosial berupa timbulnya kecemburuan sosial karena ada masyarakat yang mendapat subsidi dan ada yang tidak.

Pihak PLN sendiri menurut pengamat ini akan terkena dampak dari kenaikan harga listrik tersebut dimana diprediksikan kantor-kantor PLN bisa menjadi sasaran protes masyarakat.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, menurut Riyanto tidak mengalami dampat yang terlalu besar, hanya akan mengalami penurunan sebesar 0,59 persen. Untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi, Riyanto mengusulkan  agar pemerintah melakukan pencabutan subsidi listri dengan cara yang lembut, misalnya dengan melakukannya secara bertahap.


Tuesday, September 8, 2015

Beberapa hari terakhir baik di media maupun social media bermunculan gambar-gambar yang mengusung Sandiaga Uno sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.  Sandiaga Uno saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan ia juga merupakan pendiri PT Saratoga Investama Sedaya.

Dari dukungan-dukungan kepada Sandiaga tersebut ada yang menamakan diri Sahabat Sandiaga Uno dengan mengusung jargon “Untuk Jakarta Setara”.

Awalnya gambar yang muncul seputar pencalonal Sandiaga ini disandingkan dengan Triwisaksana sebagai calon Wakil Gubernur. Namun karena muncul komentar-komentar miring seputar Triwiksaksana sebagai anggota PKS, belakangan gambar-gambar Sandiaga Uno lebih banyak tampil sendirian.

Mengenai pencalonan Sandiaga Uno ini tidak mau diambil pusing oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namuhn beliau mengaku senang jika hal itu benar-benar terjadi karena rakyat jakarta akan punya banyak pilihan saat pemilihan kepala daerah 2 tahun mendatang.
Menurut Ahok, majunya Sandiaga sebagai calon gubernur DKI Jakarta akan menjadi sinyal positif bagi pemerintahan di Ibu Kota karena mengindikasikan bahwa banyak tokoh yang kini mau datang ke Jakarta dan mengusung misi perbaikan dan pembangunan.

Ahok juga menambahkan bahwa dengan makin banyaknya tokoh yang maju maka masyarakat Jakarta akan mendapatkan pelajaran yang berharga karena akan dihadapkan pada beragam pilihan seputar latar belakang calon.

Ditempat berbeda Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya Muhamad Taufik membenarkan kabar mengenai upaya pencalonan Sandiaga sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.


Terjadinya krisis di Timur Tengah yang terus meningkat menggerakan Partai Buruh Australia menyampaikan desakan ke pemerintah negara tetangga ini agar kembali membuka pintu untuk menerima 10 ribu pengungsi lagi dari Suriah dan mengalokasikan dana sejumlah 100 juta dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan.

Perdana Menteri Tony Abbot menanggapi desakan Partai Buruh ini dengan mengatakan bahwa Australia memang akan meningkatkan upaya kemanusiaan namun langkah ini baru akan ditetapkan sekembalinya Menteri Imigrasi Peter Dutton yang kini sedang berada di Eropa untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kepada parlemen, Senin 7 September 2015 kemarin, Abbot mengatakan bahwa sudah menjadi niat kuat dari Pemerintah Australia untuk kembali menerima pengungsi Suriah tahun ini dengan jumlah yang signifikan serta akan mengeluarkan sejumlah uang yang lebih banyak untuk menolong Komisioner Tinggi PBB dalam melakukan tugas mereka sehubungan dengan urusan pengungsi ini.

Tahun lalu, Australia telah menghabiskan 100 juta dollar untuk bantuan kemanusiaan di Timur Tengah serta menerima 4.500 orang pengungsi yang melarikan diri karena konflik di negara mereka.


Front Pembela Islam (FPI) rupanya tidak pernah patah semangat untuk menggoyang posisi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seperti dendam kesumat, ormas yang terkenal arogan dan sering melakukan kegiatan anarkis ini terus menerus mencari kesalahan orang nomor 1 di ibukota ini. Kali ini mereke menuding Ahok terlibat korupsi dalam beberapa kasus.

Menurut Ja'far Shodiq, Wakil Ketua DPP FPI Jakarta, dugaan korupsi yang melibatkan Ahok ini adalah berdasarkan data dari sumber yang merupakan ‘teman’ FPI di dalam BPK. Ada 3 kasus yang disebutkan menunjukkan indikasi terjadinya korupsi.

Kasus pertama menurut Shodiq adalah dugaan korupsi dalam penetapan nilai penyertaan modal penyerahan aset Pemprov DKI ke PT Transjakarta yang bernilai 1,6 triliun.

Kasus kedua, masih menurut Shodiq adalah penyerahan aset Pemprov DKI dalam bentuk tanah seluas 230 meter untuk membangun apartemen senilai 8,5 miliar rupiah.

Sedangkan kasus ketiga adalah kasus pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras yang diambil alih oleh Pemprov DKI. Shodiq menuding bahwa ada permainan uang di balik proyek pengadaan tanah untuk rumah sakit tersebut.


Monday, May 4, 2015

Presiden Jokow Widodo (Jokowi) direncanakan akan melakukan serangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua mulai 8 Mei 2015 mendatang. Selain akan menghadiri panen raya, Jokowi diagendakan untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan di provinsi paling timur di Indonesia ini.

Agenda kunjungan Presiden Jokowi ini dipaparkan oleh Komandan Komando Distrik Militer (Danrem) 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Brigjen TNI Supartodi kepada Antara News di Jayapura, Papua, Minggu (3/5/15).

Supartodi adalah ketua penyambutan dan penjemputan rombongan Presiden di Merauke nanti, dan untuk kegiatanpenyambutan ini telah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah pihak dan wakil dari Kodam XVII/Cenderawasih di Istana Negara dengan Tim kepresidenan pada Kamis (30/4) lalu.

Masih menurut Supartodi, Presiden Jokowi akan mengawali kunjungannya di Papua pada tanggal 8 mei 2015 seusai shalat Jumat di Ambon,  Maluku dan langsung menuju Bandara Sentani, Jayapura, Papua.  Di Sentani, Kepala Negara akan langsung meninjau Pasar Mama-Mama di Pasar Phara Sentani.

Pada hari kedua, 9 Mei 2015, Presiden Jokowi akan melakukan beberapa kegiatan antara lain maninjau Pasar Hamadi, menghadiri peresmian Jembatan Holtekamp, peresmian kampus IPDN di Buper Waena, melakukan peletakan batu pertama pembanguan fasilitas PON 2020 serta melakukan peresmian kabel optik.

Seusai meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek pembangunan di Jayapura, Presiden dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke wilayah selatan Papua, yaitu Merauke.

Di Merauke, pada 10 mei 2015, Presiden Jokowi akan menghadiri panen raya di Bapeko, Kabupaten Merauke dan kemudian dilanjutkan ke Manokwari, Papua Barat untuk meresmikan pembanguan industri petrokimia dan peresmian pembangunan pembangkit listrik proyek tangguh BUMN.

Pada tanggal 11 Mei 2015, Kepala negara dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Sorong untuk meresmikan kabel optik Telkom serta meresmikan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Sore harinya, Presiden dan rombingan dijadwalkan untuk kembali ke Jakarta.


Wednesday, April 22, 2015

Vietnam dan Filipina telah sepakat membuka jalur hotline untuk meningkatkan kepatuhan bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kemarin (21/04/2015) sesuai memberikan sambutan “Pidato Kedaulatan” pada peringatan Hari Kartini. Namun sayang kesepakatan yang sama belum datang dari Thailand.

Jalur hotline dan pusat aduan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi penanganan atau antisipasi penangkapan ikan ilegal di kawasan. Menurut Menteri Susi, kesadaran untuk memerangi penangkapan ikan ilegal mulai bertumbuh di negara-negara kawasan termasuk Vietnam yang sudah muai menyusun regulasi yang akan diterapkan bagi kapal-kapal yang secara sengaja melanggar batas teritorial sebuah negara.

“Mereka (Vietnam) akan menerapkan sanksi lebih keras bagi yang melanggar. Mereka masuk ke negara kita saja kena sanksi denda,” kata Susi.

Disamping itu menurut Menteri  Susi, Filipina kini juga makin tegas dengan mewajibkan setiap kapal penangkap ikan untuk mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS).
Namun beliau menyayangkan karena pada pertemuan dengan perwakilan dari kedua negara tetangga tersebut belum ada kesepakatan  seputar penanganan perbudakan ABK (anak buah kapal) di kapal ilegal. Pasalnya, menurut Susi, indikasi adanya perbudakan ABK sejauh ini dilakukan oleh Thailand.


Saturday, November 8, 2014

Para anggota DPR masih saja berdebat dan bertengkar. Sehingga terjadi perpecahan di DPR. Akibat dari imbas ini adalah semua pembentukan alat kelengkapan DPR pun menjadi lambat dan tidak berjalan dengan baik.

Selain masalah itu ada masalah lain yaitu tntang mekanisme penggajian yang menjadi terhambat sehingga mereka belum bisa bekerja secara normal.

“Bukan saja gaji anggota DPR, tetapi juga tenaga-tenaga ahli,” kata anggota DPR dari fraksi partai golkar, tantoei yahya di gedung DPR, senayan, jakarta, 4 november 2014.

Tantowi mengatakan, sistem pengkajian untuk tenaga ahli nantinya akan di rapel. Mereka baru akan menerima gaji sekitar bulan januari mendatang.

“karena kita masih memepertahankan tenaga ahli yang lama. Mau tidak mau menalangi gaji mereka terlebih dahulu, ujarnya” Tantowi menambahkan, langkah itu terpaksa merekan lakukan. Sebab, sumber yang didapatkan oleh mereka berasal dari pendapatan di dpr baik anggota DPR maupun tenaga Ahli.(Rama)


Presiden jokowi meluncurkan bebrapa kartu diantaranya kartu indonesia sehat(KIS), kartu indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera. Peresmian peluncuran kartu tersebut di lakukan di kantor pos pasar baru jakarta pusat, senin 3 november 2014.
Tidak hanya di kantor pos pasar baru, kartu tersebut juga diluncurkan di empat kantor pos di jakarta, yaitu kantor pos jalan pemuda, kantor pos mampang, kantor pos fatmawati dan kantor pos kebon bawang. Peresmian tersebut di lakukan di kantor pos pasar baru yang di hadiri oleh bapak presiden jokowi dan ibu negara iriana joko widodo.

Trobosan pertama
Kartu-kartu itu adalah langkah awal pemerintahan unruk menjamin akses pendidikan, kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu. Jokowi menjamin tak akan ada lagi masyarakat yang kesulitanmengakses pendidikan dan kesehatan.
Bapak presiden jokowi menyadari bahwa pelaksanaan program kartu tersebut bukan tanpa hambatan. Tapi yang jelas sekarang seluruh masyarakat indonesia mudah mengakses pelanyanan  kesehatan dan pendididkan. Setiap program pasti terdapat hambatan-hambatan namun kita belum mengetahui sampai sejauh mana rumah sakit mampu menapung pasien dan kapasitas ruangan yang ada ujarnya bapak presiden joko widodo.
Setelah peluncuran kartu tersebut menurut bapak presiden joko widodo kartu akan di bagiakan ke semua kota, kabupaten dan provinsi di indonesia. namun, di sini terjadi kerancuan terhadap adanya kemungkinan tumpang tindih terhadap badan penyelengaraa jaminan kesehatan.
Nanti secara teknis tanyakan kepada bu mentri kesehatan. Musti ngapaian dapet dobel-dobel ujar bapak presiden joko widodo.

Pergantian kartu
Secara teratur kartu kks akan mengantikan kartu perlindungan sosial (KPS) kartu tersebut digunakan sebagai penanda untuk keluarga kurang mampu. Selin kks, jokowi juga membagikan kartu sim yang berisi uang elektronik untuk mengakses KKS, KIP dan KIS.
Sekertaris eksekutif tim percepatan penanggualangan kemiskinan, Bambang Widianto mengatakan pada tahun awal ini pemerintah membagikan KKS, Kartu HP, KIS dan KIP kepada 1 juta keluarga kurang mampu keseluruhan programnya merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Menurut bambang simpanan keluarga sehat adalah bantuan tunai bagi keluarga yang kurang mampu yang di berikan dalam bentuk rekening simpanan untuk strategi keuangan nasional inklusif. Menurut bambang juaga pemberian batuan ditunjukan untuk mendorong akses trhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan rakyat.
Pemberian simpanan juga merupakan perbaiakan dari pemberian bantuan tunai yang dulu disebut bantuan langsung tunai (BLT)  yang di berikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di tahun 2013 yang lalu, menurut bambang bantuan di berikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas keuangan.

Pembaruan data
Bambang menambahkan pemerintah juga akan memperbaharui data penerimaan kartu. “tahun depan akan di update data terbarunya”. Ujarnya
Untuk dana bpjs dana yang di sediakan sekitar 20 triliun rupiah. Untuk menopang kartu KIS masih menggunakan anggran badan penyelengaraan jaminan kesehatan (BPJS) ujar bambang.
Menteri Kesehantan Nila Moeloek mengatakan, kartu KIS yang di gagas oleh peresiden jokowi memiliki perbedaan dari kartu sebelumnya. KIS menurut nia ditunjukan pada penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)dan bayi yang baru lahir.
“Kartu ini akan terintergerasi dengan kartu dengan kartu jaminan kesehatan nasional (JKN), JKN akan dirubah namanya menjadi (KIS) hanya mengganti kartu dan menyempurnkan program (JKN)”. Katanya
KIS akan dibagian kepada sekitar 88,1 juta warga yang menjadi sasaran, lebih banyak dari jumlah 86,4 juta warga yang menjadi sasaran jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada masa pemrintaan SBY pemegang KIS di tanggung pemerintah melalui BPJS, dengan premi sebesar Rp.19.225 per orang.

Antisipasi kenaikan harga BBM
Ketiga kartu yang di luncurkan oleh pemerintahan jokowi adalah untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.
Pakar kebijakan Publik Riant Nugroho mengatakan peluncuran kartu untuk mengamankan kelompok-kelompok masayarakat yang kurang mampu dari imbas kenaikan harga BBM. Menurutnya kelompok-kelompok itu memang harus diamankan dari keterpurukan ekonomi apabila nantinya pemerintahan jokowi menaikan harga BBM.
Dia mengatakan pajak korporasi dio indonesia sebesar 28 persen jauh lebih tinggi dari singapura, cina, jepang dan korea selatan. Padahal pelanyanan publik dan kebijakan investasi di negara-negara itu jauh lebih baik dari indonesia. mau tak mau memang kenaikan harga BBM tidak bisa di hindari lagi hal tesebut di karenakan beban negara yang sangat bayak.


Saturday, October 25, 2014

Dari kabar yang mulai beredar di media saat ini salah satu nama yang disebut-sebut akan menduduki posisi mentri di Kabinet Jokowi JK adalah Khofifah Indar Parawansa yang kabarnya akan menduduki posisi Menteri Koperasi dan UKM. Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya duduk di Kabinet Jokowi JK, wanita yang juga pernah menjadi Menteri negara Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Persatuan Nasional ini hanya meminta media agar bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo.

“Kalau soal itu nanti ya, tunggu pengumuman,” demikian jawab perempuan kelahiran Surabaya, 19 Mei 1965 itu ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (25/10/2014). Ibu empat anak itu menolak berkomentar mengenai kemungkinan dirinya dijadikan salah satu menteri di kabinet Jokowi JK.
Khofifah yang memiliki gelar S@ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini belakangan memang diketahui aktif terlibat dalam uoaya pemberdayaan koperasi dan UKM. Ia bahkan masuk dalam kepengurusan wadah gerakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan pernah juga menjabat sebagai presiden koperasi se-Asia Pasifik.


Ditengah pergerakan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ternyata ada wilayah yang merasa terbantu dengan aksi kelompok ini. Salah satunya yang dialami oleh penduduk sebuah kota di Turki tenggara yang berbatasan dengan Suriah tepatnya di dekat kota Kabane yang diserang dan diduduki ISIS. Penduduk kota ini merasa bahwa sejak ISIS menguasai wilayah Suriah sepanjang perbatasan Turki, mereka justru merasakan kehidupan yang lebih damai.

Ini mulai mereka rasakan sejak ISIS menguasai kota Tel Abyad di perbatasan Suriah-Turki Januari lalu. Penduduk disini mengaku dapat hidup bertetangga dengan ISI mesku mereka tak bersimpati dengan akar perjuangan yang diusung oleh kelompok militan tersebut.

Menurut sorang penjaga toko Mustafa Kaymaz (35), sejak ISIS menguasai perbatasan tidak ada lagi senjata dan kekacauan dibanding ketika masih dikuasai oleh Tentara Suriah Merdeka (FSA) dimana penduduk kota Akcakale ini sudah terbiasa hidup dalam ketakutan dan bunyi-bunyian senjata perang selama setahun terakhir ini, namun sejak kemenangan ISIS, kebisingan itupun telah berakhir.

Namun demikian mayoritas penduduk kota yang merupakan Arab Sunni mengakui bahwa mereka tidak mendukung atau sejalan dengan penafsiran keras ISIS yang dikenal brutal dan suka melakukan pembunuhan massal itu.

Ismail Balakan, 28 tahun mengakui bahwa sebelumnya penduduk di kota ini memang memiliki sedikit simpati kepada ISIS yang dianggap berperang melawan Assad namun simpati itu telah hilang sejak kelompok miltan Islam itu mulai berusaha membunuhi warga Kurdi.

Mengenai kedekatan mereka dengan ISIS yang hanya dipisahkan oleh wilayah tak berpenghuni sejauh setengah kilometer berupa jaringan rel kereta api yang sudah tidak berfungsi dan kawat berduri, penduduk kota ini mengaku tidak terlalu khawatir karena justru sejak ISI menguasai sisi lain perbatasan (wilayah Suriah), mereka kini diliputi kedamaian


Sunday, October 19, 2014

Sekjen PKB Hanif Dhakiri di kantor DPP PKB,  Jalan Raden Saleh, Jakarta pada hari Minggu kemarin (19/10/2014) menyampaikan pujian dan apresiasi atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun masa pemerintahan beliau.  Menurut Hanif, Presiden SBY selama memerintah telah memberikan perhatian kepada dunia pesantren dan pendidikan NU. Hal ini terlihat dari puluhan izin perguruan tinggi NU serta program-program dukungan untuk pesantren sebagai contoh nyata perhatian Presiden SBY terhadap warga NU.

Menurut Hanif, SBY juga  berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara kondusif dan semakin baik dalam masa kepemimpinannya. Secara perlahan Indonesia telah menjadi negara yang disegani dunia internasional. Masih menurut sekertatris Fraksi PKB di DPR itu bahwa Indonesia selama pemerintahan SBY juga memiliki peranan di tingkat kawasan maupun dunia serta semakin diperhitungkan.

Bersamaan dengan itu, Hanif juga menyampaikan harapannya bagi presiden terpilih Joko Widodo supaya terus mempertahankan kebijakan Presiden SBY dalam memberikan perhatian pada dunia pesantren.  Hanif optimis kalau Jokowi dapat meneruskan ‘warisan SBY’ ini berdasarkan sikap presiden terpilih itu yang merakyat.


Wednesday, September 10, 2014

Sebuah kabar mengejutkan dari Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi orang nomor 1 Jakarta setelah Jokowi di lantik menjadi presiden akan serius untuk keluar dari Gerindra karena sudah tidak sepaham dengan keinginan masyarakat dan juga dirinya.

Beberapa permasalahan yang menjadi alasan dirinya untuk keluar dari partai berlambang burung garuda itu ialah menolak Revisi Undang-undang Pilkada yang akan menghapuskan pilkada dan memilih seorang gubernur berdasarkan ketetapan DPR atau DPRD.

"Saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ngapain main di partai politik, iya kan? Keluar saja udah," ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).


Permasalahan inilah yang semakin menguatkan dirinya untuk mundur menjadi anggota partai politik di Gerindra. Sebab ketika seorang kepala daerah ditetapkan melalui mekanisme di DPR / DPRD, ada kemungkinan service / layanan yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat menjadi bergeser ke keperluan DPRD/DPR.

"Ini main politik, rakyat dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat," papar Ahok.

Seperti yang diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa alasan koalisi merah putih melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada karena terlalu banyak kebocoran yang terjadi pada setiap pemilihan kepala daerah. Seperti pembuatan surat suara, pemberian insentif kepada panitia pelaksana pemungutan suara, gaji untuk anggota KPU dan lain sebagainya. Untuk menghemat biaya, koalisi merah putih yang lebih banyak jumlah parlemennya saat ini mengusulkan agar mengubah undang-undang pilkada demi menghemat anggaran.

Selain masalah undang-undang pilkada yang diamandemen oleh koalisi merah putih, salah satu indikator yang menjadi penguatan bagi Ahok untuk keluar dari Gerindra adalah terjadi clash saat dirinya mengeluarkan kebijakan tidak populis seperti menyikat habis para PKL yang selama ini beroperasi didaerah terlarang dan merusak keindahan kota Jakarta. Kebijakan ini sendiri membuat partai perngusungnya, Gerindra, marah karena menginginkan pada momen 2014 ini agar golongan-golongan yang dimaksud PKL oleh Ahok untuk mendukung partai Gerindra pada pemilu 2014 lalu.

Dan masalah ini semakin rumit ketika Ahok serta merta membicarakan rekan separtainya Sanusi dari partai Gerindra yang meminta Jokowi untuk mundur dari Gubernur karenanya Jakarta memiliki rapor merah di Badan Pemeriksa Keuangan, selain itu ketika laporan dari BPK itu muncul Jokowi juga sedang melakukan cuti untuk memajukan dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia saat musim-musim kampanye pemuli 2014.

Dari berbagai masalah tersebut, tidak heran bagi Ahok untuk hari ini 10 September 2014 menulis surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Gerindra untuk mengundurkan diri dari kepartaian Gerindra.

Friday, February 24, 2012

Kabul (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengirim surat permintaan maaf kepada Presiden Afghanistan Hamid Karzai atas pembakaran Al Quran di pangkalan tentara Amerika Serikat, demikian pernyataan kantor Karzai pada Kamis. Obama menyatakan kejadian itu "tidak disengaja" dan menjanjikan penyelidikan penuh, kata pernyataan dari kantor Presiden Afghanistan. "Saya ingin menyatakan penyesalan mendalam atas kejadian itu," kata Obama dalam surat disampaikan kepada Karzai oleh Duta Besar Amerika Serikat Ryan Crocker. "Saya sampaikan kepada Anda dan rakyat Afghanistan permintaan tulus maaf saya," kata Obama. "Kesalahan itu tidak disengaja. Saya meyakinkan Anda bahwa kami akan mengambil langkah sesuai untuk menghindari kejadian itu terulang, untuk menangani yang bertanggung jawab," kata surat tersebut. Pembakaran Quran di pangkalan udara tentara Amerika Serikat di Bagram, utara Kabul, itu memicu tiga hari unjukrasa sengit benci Amerika Serikat di Afghanistan, dengan sedikit-dikitnya 12 pengunjukrasa tewas. Gerilyawan Taliban, yang diperangi Amerika Serrikat, mendesak pengunjukrasa Afghanistan menyerang dan membunuh pasukan asing untuk membalas pembakaran Quran di pangkalan udara kelolaan Amerika Serikat Bagram di utara Kabul. "Anda harus berani melancarkan serangan terhadap pangkalan pasukan penyerbu, iringan tentara mereka, membunuh mereka, menangkap mereka, mengalahkan mereka dan mengajar mereka untuk tidak lagi berani menghina kitab suci Alquran," kata pernyataan Taliban. Gerakan Islam itu memimpin perlawanan 10 tahun setelah digulingkan dalam serbuan pimpinan Amerika Serikat pada 2001. NATO memiliki sekitar 130.000 tentara, terutama asal Amerika Serikat, yang mendukung pemerintahan Presiden Hamid Karzai. Afghanistan adalah negara sangat Islami, tempat penghinaan terhadap agama itu sering memicu unjukrasa keras dan banyak warga Afghanistan marah sesudah menemukan Quran hangus di Bagram. Panglima Amerika Serikat di Afghanistan, Jenderal John Allen, minta maaf dan memerintahkan penyelidikan atas laporan bahwa pasukan secara tak layak membuang sejumlah besar sarana agama Islam, termasuk Alquran itu. "Saya menyampaikan permintaan maaf tulus atas pelanggaran itu, kepada Presiden Afghanistan, pemerintah Republik Islam Afghanistan, dan yang terpenting, kepada yang mulia rakyat Afghanistan," katanya. Pernyataan langsung Allen itu, diduga untuk membatasi kerusakan setelah kejadian serupa menghasilkan kekerasan dan serangan terhadap orang asing, ditayangkan berulang kali di televisi Afghanistan. Tuduhan bahwa pasukan NATO di pangkalan itu membakar banyak kitab suci umat Islam tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang pejabat tinggi pemerintah. Satu tentara Afghanistan pada Kamis menembakan mati dua tentara NATO, kata tentara, saat unjukrasa sengit benci Amerika Serikat atas pembakaran Quran melanda negara itu. "Seseorang mengenakan seragam Tentara Kebangsaan Afghanistan menembakkan senjatanya ke anggota Pasukan Bantuan Keamanan Asing (ISAF) di Afghanistan timur pada hari ini, menewaskan dua anggota pasukan itu," kata ISAF pimpinan persekutuan pertahanan Atlantik utara NATO. ISAF tidak menyebut nama dan kebangsaan korban itu serta tak merinci kejadian tersebut, tapi pengumuman kemudian menyatakan kedua korban itu adalah tentara Amerika Serikat. Unjukrasa sengit terhadap pembakaran Quran di pangkalan tentara kelolaan Amerika Serikat itu berlangsung untuk hari ketiga berturut-turut di seluruh negara terkoyak perang tersebut, demikian AFP. (B002/Z002) Source

Monday, November 7, 2011

Padang, 6/11 (ANTARA)- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono membantu dana Rp500 juta untuk penanganan tanggap darurat musibah banjir besar yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Diharapkan bantuan senilai Rp500 juta tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk penanganan tanggap darurat musibah banjir di Kabupaten Pesisir Selatan," kata Agung Laksono di Bandara Internasional Minangkabau Padangpariaman, Minggu.

Menurut dia, saat ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat adalah penanganan pengungsi serta upaya mengantisipasi berjangkitnya beberapa penyakit setelah banjir mereda.

"Ada beberapa penyakit yang rawan berjangkit dan hal ini harus dilakukan antisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan dampak lebih luas," kata dia.

Selain itu, ia akan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan langkah agar daerah yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan dapat dibebaskan dari keterisolasian.

Hal ini untuk mencegah terjadinya kemandekan perekonomian akibat terisolasinya suatu daerah karena terputusnya jaringan jalan akibat banjir, kata dia.

Ia juga meminta pemerintah setempat segera menyiapkan langkah untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu perlu dilakukan tindakan antisipasi agar musibah serupa tidak terulang kedepan, lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim melaporkan kepada Menko Kesra total kerugian akibat musibah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu (2/11) 2011 mencapai Rp363,9 miliar.

Ia menyebutkan banjir merendam enam kecamatan akibat meluapnya sungai di daerah itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah serta enam orang dinyatakan hilang hingga saat ini.

Pada saat banjir terjadi tercatat sebanyak 52.315 warga mengungsi dan saat ini sebanyak 5.000 orang masih berada di pengungsian.

Selain itu tercatat sembilan gedung sekolah rusak berat, 146 rumah hanyut, 1.260 rumah rusak berat, 73 rumah rusak sedang, 201 rumah rusak ringan, 8.813 rumah terendam banjir serta 24 rumah ibadah rusak berat.

Dikatakannya, banjir juga menyebabkan dua jembatan putus, sepanjang 350 meter jalan nasional putus dan 400 meter lainnya rusak berat serta terputusnya jalan nasional lintas barat yang menghubungkan Sumbar dengan Bengkulu.

Kemudian, sebanyak 1.163 hektare lahan palawija siap panen serta 305 hektare sawah siap panen ikut terendam dengan total kerugian mencapai Rp17 miliar.

Pada kesempatan itu Menko Kesra beserta rombongan mengunjungi dua titik lokasi musibah yaitu Pasir Putih Kecamatan Lenggayang serta Kecematan Lunang Silaut menggunakan helikopter.

Source

 

Power by Grandparagon @ 2007 - 2008 Beritadotcom.blogspot.com