News, Articles & Reviews

Vietnam dan Filipina telah sepakat membuka jalur hotline untuk meningkatkan kepatuhan bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kemarin (21/04/2015) sesuai memberikan sambutan “Pidato Kedaulatan” pada peringatan Hari Kartini. Namun sayang kesepakatan yang sama belum datang dari Thailand.

Jalur hotline dan pusat aduan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi penanganan atau antisipasi penangkapan ikan ilegal di kawasan. Menurut Menteri Susi, kesadaran untuk memerangi penangkapan ikan ilegal mulai bertumbuh di negara-negara kawasan termasuk Vietnam yang sudah muai menyusun regulasi yang akan diterapkan bagi kapal-kapal yang secara sengaja melanggar batas teritorial sebuah negara.

“Mereka (Vietnam) akan menerapkan sanksi lebih keras bagi yang melanggar. Mereka masuk ke negara kita saja kena sanksi denda,” kata Susi.

Disamping itu menurut Menteri  Susi, Filipina kini juga makin tegas dengan mewajibkan setiap kapal penangkap ikan untuk mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS).
Namun beliau menyayangkan karena pada pertemuan dengan perwakilan dari kedua negara tetangga tersebut belum ada kesepakatan  seputar penanganan perbudakan ABK (anak buah kapal) di kapal ilegal. Pasalnya, menurut Susi, indikasi adanya perbudakan ABK sejauh ini dilakukan oleh Thailand.