Sebuah kabar mengejutkan dari Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi orang nomor 1 Jakarta setelah Jokowi di lantik menjadi presiden akan serius untuk keluar dari Gerindra karena sudah tidak sepaham dengan keinginan masyarakat dan juga dirinya.
Beberapa permasalahan yang menjadi alasan dirinya untuk keluar dari partai berlambang burung garuda itu ialah menolak Revisi Undang-undang Pilkada yang akan menghapuskan pilkada dan memilih seorang gubernur berdasarkan ketetapan DPR atau DPRD.
"Saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ngapain main di partai politik, iya kan? Keluar saja udah," ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).
Permasalahan inilah yang semakin menguatkan dirinya untuk mundur menjadi anggota partai politik di Gerindra. Sebab ketika seorang kepala daerah ditetapkan melalui mekanisme di DPR / DPRD, ada kemungkinan service / layanan yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat menjadi bergeser ke keperluan DPRD/DPR.
"Ini main politik, rakyat dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat," papar Ahok.
Seperti yang diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa alasan koalisi merah putih melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada karena terlalu banyak kebocoran yang terjadi pada setiap pemilihan kepala daerah. Seperti pembuatan surat suara, pemberian insentif kepada panitia pelaksana pemungutan suara, gaji untuk anggota KPU dan lain sebagainya. Untuk menghemat biaya, koalisi merah putih yang lebih banyak jumlah parlemennya saat ini mengusulkan agar mengubah undang-undang pilkada demi menghemat anggaran.
Selain masalah undang-undang pilkada yang diamandemen oleh koalisi merah putih, salah satu indikator yang menjadi penguatan bagi Ahok untuk keluar dari Gerindra adalah terjadi clash saat dirinya mengeluarkan kebijakan tidak populis seperti menyikat habis para PKL yang selama ini beroperasi didaerah terlarang dan merusak keindahan kota Jakarta. Kebijakan ini sendiri membuat partai perngusungnya, Gerindra, marah karena menginginkan pada momen 2014 ini agar golongan-golongan yang dimaksud PKL oleh Ahok untuk mendukung partai Gerindra pada pemilu 2014 lalu.
Dan masalah ini semakin rumit ketika Ahok serta merta membicarakan rekan separtainya Sanusi dari partai Gerindra yang meminta Jokowi untuk mundur dari Gubernur karenanya Jakarta memiliki rapor merah di Badan Pemeriksa Keuangan, selain itu ketika laporan dari BPK itu muncul Jokowi juga sedang melakukan cuti untuk memajukan dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia saat musim-musim kampanye pemuli 2014.
Dari berbagai masalah tersebut, tidak heran bagi Ahok untuk hari ini 10 September 2014 menulis surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Gerindra untuk mengundurkan diri dari kepartaian Gerindra.
0 comments:
Post a Comment