News, Articles & Reviews

Dengan adanya rencana pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka menurut Ketua Komisi VIII DPR yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Paartaonan Daulay seharusnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2016 dapat diefisienkan lagi.

Menurut beliau lewat siaran pers di Jakarta, Minggu (3/4), BPKH sudah harus terbentuk tahun depan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan terbentuknya badan ini maka menurut Saleh pengeloalaan dan pemanfaatn badan haji diharapkan menjadi semakin maksimal dan lebih terbuka. Selain itu BPKH juga diharapkan dapa berfungsi seperti lambaga Tabung Haji Malaysia dimana di negara tetangga tersebut Tabung Haji Malaysia menginvestasikan dana jamaah ke berbagai bidang seperti perbankan, perkebunan hingga perhotelan dan sektor lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi ini kemudian dibagi kepada jamaah untuk mengurangi beban biaya haji.

Selain keuntungan yang dibagikan kepada calon jamaah juga ada manfaat-manfaat lainnya seperti pengadaan kegiatan dakwah, memakmurkan masjid hingga pelatihan guru agama dan lain-lain, demikian dijelaskan Saleh.

Masih menurut Saleh, BPKH akan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan haji, termasuk menginvestasikannya untuk menambah manfaat bagi para calon jamaah haji.

Pada kesempatan ini Saleh juga menampik tudingan bahwa ongkos haji Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga karena setelah DPR dan pemerintah melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap semua komponen biaya haji, BPIH Indonesia tahun 2015 adalah yang termurah di Asia Tenggara.