News, Articles & Reviews

JAKARTA - Presiden SBY cukup pandai membuat kejutan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Kemarin (28/11) dia melakukan ’manuver’ di luar agenda protokoler. Saat pulang dari acara pencanangan penanaman 79 juta pohon, SBY meminta sopir mobil kepresidenan berhenti di depan sebuah balai desa.

SBY pun turun dari kendaraan dan meminta kepala desa setempat mengumpulkan warga. Tidak sampai 15 menit, warga Desa Sirnagalih, Jonggol, Bogor, berduyun-duyun ke balai desa. Mereka rata-rata pengarap sawah di sekitar kantor desa. Jumlahnya sekitar 50 warga dan kebanyakan perempuan.

"Tadi waktu berangkat ke Cibadak (tempat acara penanaman pohon), saya sudah lihat ibu-ibu bekerja di sawah. Saya sudah rasan-rasan dengan ibu negara, nanti mampir," kata SBY membuka pembicaraan dengan warga.

Menurut SBY, tujuannya mampir untuk mendengarkan langsung keinginan masyarakat. Juga untuk melihat apakah program pemerintah berjalan dengan baik sampai ke tingkat desa.

"Saya mau tahu, kalau ke puskesmas bayar nggak?" tanya SBY. "Bayar," jawab warga serempak. "Yang benar?" tanya SBY lagi. "Benar, Pak," jawab warga lagi dengan kompak. Menurut warga, mereka harus membayar Rp 3 ribu untuk pendaftaran. Untuk obat mereka harus mengeluarkan biaya lagi.

SBY pun terlihat kaget. "Seharusnya sudah gratis. Mana kepala puskesmas?" kata SBY. Camat Jonggol Aris Muryanto pun menjelaskan bahwa sebagian warga yang punya askeskin digratiskan. Yang belum punya askeskin dikenai retribusi yang ditetapkan oleh Perda Kabupaten Bogor.

SBY mengatakan, askeskin bukan hanya untuk mereka yang berkategori miskin. Program itu juga ditujukan bagi mereka yang masuk dalam kategori near poor atau hampir miskin.

"Kalau yang miskin jumlahnya sekitar 36 juta, askeskin jumlahnya 76 juta, berarti 2 kali lebih dari jumlah itu," kata SBY. Dengan demikian, kondisi kesehatan di pedesaan akan jauh lebih baik.

Presiden juga mengecek biaya pendidikan, fasilitas pertanian, koperasi, keamanan, dan sebagainya. Warga rata-rata masih mengeluhkan biaya pendidikan. Meski SPP sudah digratiskan dengan BOS, warga masih dibebani biaya pembangunan sekolah. "Buku-buku pelajaran juga mahal, Pak," kata salah seorang warga.

Di bidang pertanian, warga mengeluhkan kekeringan yang terjadi saat ini. Selain itu, mahalnya harga pupuk dikeluhkan para petani. "Kalau musim kemarau datang, kerbau-kerbau tidak bisa membajak. Jadi, kami perlu traktor," kata salah satu penduduk.

Di akhir sidaknya, SBY menyatakan membantu desa tersebut dengan dana Rp 150 juta. Tebaran uang itu, rinciannya Rp 100 juta untuk pembangunan tempat penjualan pupuk di Sirnagalih, serta Rp 50 juta untuk koperasi simpan pinjam. "Tolong, Pak Kades buat semacam perencanaan. Nanti yang irigasi, gubernur yang atur. Nanti saya sampaikan ke menteri pertanian," kata SBY.


Perketat Izin

Sedangkan saat acara Gerakan Penanaman Serentak dan Pekan Pemeliharaan Pohon di Cilandak, Bogor, Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mendapat peringatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kaban dilarang mengobral izin pengelolaan hutan. Sebab, itu menyebabkan kerusakan hutan yang sangat parah di Indonesia.

Perintah tersebut disampaikan langsung oleh SBY kepada Kaban saat acara Gerakan Penanaman Serentak dan Pekan Pemeliharaan Pohon di Cibadak, Bogor, kemarin (28/11). "Tolong Menhut jangan sembarangan lagi keluarkan izin pengelolaan hutan," kata SBY disambut tepuk tangan ratusan hadirin yang memadati tenda tempat pencanangan penanaman pohon.

Kaban yang duduk di deretan depan pun ikut bertepuk tangan dan menganggut-anggut. Dalam kesempatan itu, SBY meminta maaf kalau perizinan pengelolaan hutan pada masa lalu kurang cermat serta terjadi praktik pengelolaan hutan yang serampangan.

Dia juga mengulang pernyataannya di PPATK, Selasa (27/11), bahwa pada masa lalu banyak yang berpesta, pesta di hutan dan pesta KKN. Mereka tidak mencuci piring. "Piringnya kotor, kita cuci bersama. Jangan diganggu. Pak Kaban tolong kontrol hutan Indonesia," tegas purnawirawan jenderal itu.

Saat konferensi pers di Puri Cikeas Indah, kediaman SBY, pernyataan tersebut dipertegas lagi. Yakni, izin pengelolaan hutan jangan diobral. Peringatan itu tidak hanya untuk Kaban, tapi juga untuk bupati dan wali kota. "Jangan diobral. Jangan karena macam-macam, diizinkan begitu saja," ujarnya.

Namun, dalam konferensi pers tersebut, Kaban tidak ikut. SBY didampingi Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Seskab Sudi Silalahi, serta Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Kaban pulang lebih awal ke Jakarta karena ada acara bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut SBY, perizinan pengelolaan hutan harus dibuat seketat mungkin. Perizinan yang telanjur pada waktu lalu, kata dia, yang sebagian lunak, juga tidak boleh sembarangan melakukan penebangan. Itu tidak berarti izin yang sudah dikeluarkan akan dicabut. Tapi, kalau batas izinnya dilanggar, akan dilakukan langkah hukum.

SBY juga meminta agar aparat kepolisian lebih objektif dalam menangkap pelaku illegal logging. Yakni, tidak menyamakan rakyat di sekitar hutan yang terpaksa mencari mata pencaharian dengan sindikat illegal logging. SBY meminta agar polisi mengutamakan mencari pelaku illegal logging yang punya dana, yang punya sindikat, yang menyelundupkan kayu ke luar negeri.

"Sedangkan rakyat kecil yang menjadi pelaku mendapat penghasilan sehari-hari mesti ada jalan keluar. Saya minta wali kota, gubernur, memikirkan jalan keluarnya," katanya.

Bagaimana respons Kaban? Menteri kehutanan itu tetap terlihat tenang, meski SBY beberapa kali menyebut namanya dan mengeluarkan pernyataan tegas. Menurut Kaban, pihaknya akan terus berpedoman pada aturan yang berlaku soal pengelolaan hutan. Sejak awal, kata dia, pihaknya tidak pernah bermain-main soal pemberian izin pengeloaan hutan. "Semua ada aturannya," tegasnya.

Sayangnya, dia tak mau banyak bicara soal perizinan pengelolaan hutan. Kaban memilih menjelaskan soal program penanaman pohon yang sedang digalakkan. Bagi dia, kerusakan hutan adalah warisan masa lalu. Tugas dirinya sekarang adalah memberikan warisan yang baik kepada anak cucu.

Mengenai program penanaman pohon, kata dia, pihaknya memberikan bantuan Rp 40 juta di setiap kabupaten untuk penanaman pohon. Targetnya, hingga 2009, sudah ada 5 juta hektare lahan yang ditanami. "Hari ini saja 79 juta pohon, ekuivalen dengan 160 ribu hektare," ungkapnya.

Fokus penanaman dilakukan di daerah aliran sungai (DAS). Wilayah Cibadak, misalnya, merupakan daerah resapan yang menimbulkan rawan banjir di Bekasi. Tanamannya meliputi tanaman buah, tanaman peneduh, tanaman ekonomi komersial, serta tanaman produktif. SBY kemarin menanam kayu puspa, khas Jawa Barat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan akan melakukan evaluasi soal penangkapan pelaku illegal logging. Masyarakat di sekitar hutan yang menyambung hidup dengan merambah hutan akan dilindungi. "Kalau rakyat, kita bantulah. Dia kan tidak tahu itu salah atau tidak. Dia kan hanya sebagai buruh," jelasnya.(tom)

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.