News, Articles & Reviews

Jusuf Kalla: Kepala Daerah Jangan Hanya Berpikir Populis

Jakarta–Pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan birokrasi yang baik, murah, dan tepat waktu untuk menarik investasi. Tanpa hal tersebut, pada era otonomi daerah dan penuh dengan kompetisi seperti sekarang akan sulit bagi daerah untuk berkembang dengan cepat.

Di samping itu, pemerintah daerah harus memiliki kepercayaan diri dalam membangun daerah. Tidak hanya berpikir populis untuk sesaat tetapi harus melihat kemajuan yang bakal timbul di kemudian hari.

Hal itu dikemukakan Jusuf Kalla dalam acara pembekalan dan konsolidasi pemerintahan daerah yang dihadiri gubernur dan ketua DPRD Provinsi di Jakarta, Jumat (9/11) pagi. Kalla mengatakan kalau saja negeri ini bisa makmur dan sejahtera karena banyaknya aturan, maka dari dulu sudah sangat maju. “Tidak ada lagi negara lain yang memiliki banyak aturan seperti kita,” katanya.

Namun, banyaknya aturan itu tak sejalan dengan kemajuan dan kesejahteraan yang terjadi tetapi malah membuat persoalan yang sederhana menjadi lebih rumit. Karena itu, aturan-aturan yang tidak mendukung kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya harus diubah.
“Jangankan perda, keppres, kepmen, UUD saja kita bisa ubah kalau tidak sesuai. Kita tidak melanggar aturan kan tetapi kita mengubah saja yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam berbagai kebijakan yang diambil, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal itu harus menjadi resiko yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dengan kebijakan itu harus ada dampak signifikan yang lebih jauh bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ke depan.

Kalla mencontohkan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2005 lalu, perlu tidaknya ujian nasional (UN) dan konversi minyak tanah ke gas saat ini. “Kalau kita hanya berpikir populis maka kita tidak akan maju. Sekiranya harga minyak tidak kita naikkan dulu maka dengan harga minyak seperti sekarang bangsa ini kolaps,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengritik program studi banding yang dilakukan oleh pemerintahan daerah ke luar negeri. Meski mengenal negara lain juga penting, namun sangat tidak relevan kalau beberapa DPRD dari beberapa daerah melakukan studi banding untuk masalah yang sama di satu negara. “Bukannya kita yang bosan, tetapi orang lain juga bosan menjelaskan hal yang sama,” ucapnya.

Kepada para gubernur dan ketua DPRD I, Jusuf Kalla juga meminta agar semua proyek infrastruktur yang digunakan untuk tujuan komersial dibangun dengan cara komersial. Misalnya, pembangunan pelabuhan dan badar udara. “Dengan demikian, APBN hanya untuk pembanguan infrastruktur yang tidak bisa dikomersialkan,” tambahnya.

Dalam rangka itu, daerah harus memanfaatkan semua kemampuan dalam negeri, baik dana maupun tenaga-tenaga ahli. “Asing perlu untuk teknologi dan pasar. Mengapa bangsa ini tidak maju, justru karena tidak memiliki rasa percaya diri,” kata Wapres.

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.