News, Articles & Reviews

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) menegaskan, anggota TNI tidak boleh ikut politik praktis. Larangan anggota TNI berpolitik praktis ini termasuk mengikuti kampanye dalam pemiluhan umum.

"Dephan sama pandangannya dengan TNI, yang disebut tidak boleh berpolitik praktis itu dari awal sampai akhir masa bakti sebagai prajurit TNI," kata Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2007).

Jadi menurut Sjafrie, bila di masa bakti seorang prajurit TNI ada suatu proses pemilihan umum, maka tidak diperkenankan untuk ikut memilih. Sebab, prajurit tersebut diikat oleh aturan dan diikat komitmen untuk tidak ikut memilih dalam Pemilu.

"Kalau tidak ikut memilih dan dipilih, ngapain ikut kampanye. Karena itu tetap bagian dari politik praktis, walau cuma hadir, apa maksud kehadirannya?" jelasnya.

Sjafrie kembali menegaskan, TNI harus cermat memposisikan diri dalam menjabarkan doktrin politik praktis. Hal tersebut agar terciptanya suasana yang baik dan jernih dalam proses demokratisasi, serta TNI juga bisa lebih konsentrasi pada komitmen dalam menjalankan tugasnya.

Ketika ditanya apakah usulan agar anggota TNI diikutkan dalam kampanye Pemilu 2009 mendatang sebagai bentuk pancingan, Sjafrie enggan mengomentarinya. "Saya tidak mau mengomentarinya, ini kan suatu proses. RUU Politik itu domain Depdagri. Tapi masukan TNI sudah disampaikan melalui Asisten Teritorial Kasum TNI ke DPR bahwa sikap TNI sudah jelas," jawabnya.

Ditambahkan Sjafrie, pendidikan politik bagi prajurit TNI bukan politik praktis, melainkan politik negara. Untuk itu, TNI akan tetap solid dan mematuhi UU No 34/2004 tentang TNI serta taat pada otoritas sipil.

Diberitakan sebelumnya, beberapa partai politik seperti PDIP, PAN, PKS, PDS dan PBR mengusulkan agar anggota TNI, PNS dan anak-anak bisa diikutsertakan dalam kampanye dalam Pemilu 2009.

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.