Friday, October 19, 2007
JAKARTA - Program Depdiknas yang akan mendatangkan guru dari Tiongkok direspons positif sejumlah SMA. Mereka mulai inden untuk bisa mendapatkan jatah guru yang bakal mengajar bahasa Mandarin itu.
Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Fasli Jalal, meningkatnya permintaan guru bantu bahasa Mandarin adalah kabar menggembirakan. Padahal, Depdiknas baru melepas 76 guru asal Tiongkok untuk 40 sekolah pada September lalu. "Jumlah sekolah yang meminta guru bantu bertambah 20 persen. Ini cukup positif," ujar Fasli.
Menurut dia, Depdiknas memang sengaja mendatangkan guru bantu bahasa Mandarin dari Tiongkok. Selain secara kapasitas penguasaan materi tidak diragukan, guru Tiongkok ternyata diapresiasi positif. Sebab, mereka mampu memberikan bimbingan lebih intensif. "Selain itu, karena mereka asli Tiongkok, para siswa lebih memperhatikan," jelasnya.
Fasli menyatakan, Depdiknas menyambut baik keinginan sejumlah SMA dan SMK yang ingin mendapatkan guru bantu bahasa Mandarin tahun depan. Namun, yang terpenting adalah sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan Depdiknas untuk mendapatkan guru asli Tiongkok tersebut.
"Sekolah (SMA dan SMK) harus menempatkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler mereka. Selain itu, jumlah siswa yang berminat juga harus layak," jelas Fasli.
Selain itu, sekolah diharap mampu ikut membiayai guru bantu tersebut selama mengajar. "Itu tidak wajib karena dana dari pemerintah Tiongkok sudah ada. Namun, alangkah lebih baik itu diadakan," tambah Fasli.
Selain mendatangkan guru langsung dari Tiongkok, Depdiknas mengadakan program ujian HSK (Han yu Shui ping Kaoshi) yang diadakan setahun sekali. HSK merupakan tes menyerupai TOEFL untuk bahasa Inggris. Yang membedakan, jika dalam TOEFL berlaku sistem poin, HSK memberlakukan sistem level bahwa siswa dianggap lulus jika telah sampai pada penguasaan bahasa level 6.
Saat ini, di antara 40 sekolah hasil seleksi, daerah yang mendapat guru bantu adalah sekolah di 14 provinsi. Mulai Sumatera Utara, Jawa, Bali, hingga Sulawesi Utara. Menurut Fasli, permintaan guru kali ini kebanyakan datang dari daerah di luar provinsi tersebut.
Sumber :
Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.
Labels: Buku dan Pendidikan, News, Sosial Politik
0 comments:
Post a Comment