News, Articles & Reviews

Jakarta - Pelemahan dan kriminalisasi terhadap anggota Komisi Antikorupsi independen tak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, seperti Korea Selatan dan Nigeria, serta sejumlah negara Eropa Timur hal itu pun terjadi.

"Sebagai contoh adalah KPK Korea Selatan, KICAC (Korean Independent Commission Againts Corruption). Pada tahun 2008, KICAC secara resmi dibubarkan dan dilebur dengan komisi negara lainnya menjadi ACRC oleh Lee Myung Bak, Presiden terpilih yang pro terhadap kalangan pengusaha/bisnis," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Saldi Isra dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/11/2009).

Saldi yang kini tengah menghadiri konferensi antikorupsi PBB, UNCAC di Doha, Qatar menerangkan, bila kecenderungan ini menunjukkan sebuah gambaran bahwa pemerintahan negara yang sebelumnya dianggap demokratis kini mengarah pada rezim otoriter.

"KICAC dianggap mengganggu hubungan antara Pemerintah dengan pengusaha. Bahkan selanjutnya, salah satu Komisioner KICAC, Kim Geo Sung, juga mengalami kriminalisasi oleh Pemerintahan Lee. Kim juga pernah mengalami nasib yang sama, sebagaimana Bibit dan Chandra di Indonesia, dijadikan sebagai tersangka karena dianggap terlalu dekat dengan kalangan LSM di Korea Selatan," terang Saldi yang juga Direktur PUSAKO yang juga menjadi salah satu delegasi masyarakat sipil Indonesia.

Kim, seperti dituturkan dalam konferensi itu mengungkapkan kepada delegasi masyarakat sipil Indonesia, bahwa dibubarkannya KICAC oleh Pemerintahan Lee disebabkan oleh lemahnya dukungan politik dari parlemen yang ketika itu dikuasai oleh partai mayoritas pendukung pemerintah.

Pelemahan juga terjadi di Nigeria. Nuhu Ribadu, Ketua Economic and Financial Crime Commission Nigeria dipaksa mundur dari jabatannya oleh Pemerintah Nigeria karena sepak terjangnya dalam mengungkap kasus korupsi besar.

"Salah satu yang menjadi penyebab Nuhu Ribadu dipaksa mundur adalah karena tindakannya dalam memerangi korupsi di kalangan politisi Nigeria yang terkenal korup. Salah satu yang pernah dijebloskan oleh Nuhu Ribadu adalah mantan Gubernur Negara Bagian Delta yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Nigeria, Umaru Yar'Adua," urai Saldi.

Bahkan kini Nuhu Ribadu terpaksa melarikan diri ke Amerika Serikat karena kuatnya tekanan dan ancaman dari dalam negeri. "Ia pernah coba disuap untuk menghentikan sebuah kasus besar senilai US$ 15 juta. Akan tetapi ia menolak," tambah Saldi.

Melihat pelemahan terhadap Komisi Antikorupsi Independen di negara-negara yang baru bergerak dari rezim otoritarian ke demokratis, sulit berharap kepada parlemen dan eksekutif untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Kim Geo Sung, seperti dituturkan Saldi berpesan agar masyarakat sipil mencegah perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif.

"serta mendorong perlawanan masyarakat sipil global terhadap gerakan menghancurkan lembaga seperti KPK. Perlu diingat, sesuai dengan mandat UNCAC, setiap negara peserta wajib menjaga dan mempertahankan komisi antikorupsi independen," tutup Saldi.

Source