News, Articles & Reviews

Pemerintah berencana membatasi kendaraan bermotor, khususnya di kota-kota besar di Indonesia mulai 2010 karena pertumbuhannya saat ini telah menjadi sumber masalah mulai dari kemacetan hingga lingkungan.

"Kami berencana membahas persoalan pembatasan ini pada Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan sesuai semangat UU LLAJ yang baru," kata Direktur Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat, Dephub, Suripno kepada pers ketika menyampaikan rencana Rencana Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan (PNKTJ) 2009 di Jakarta, Selasa.

Suripno melanjutkan, forum itu akan segera dibentuk setelah Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berlaku yakni sebulan sejak disahkan oleh DPR pada 6 Mei 2009.

Ia memperkirakan, paling lambat forum tersebut bisa terbentuk pada tahun depan atau maksimal setahun setelah UU LLAJ berlaku.

Namun, Suripno menegaskan, selama ini rencana itu pernah digulirkan dan ternyata berbenturan dengan kebijakan Departemen Perindustrian yang justru ingin menggenjot produksi otomotif, khususnya pada produksi kendaraan bermotor roda dua.

"Karena itu, kami perlu membahas bersama (Departemen Perindustrian) untuk mencari titik temu," katanya.

Menurutnya, selama ini industri otomotif memang selalu dianggap sebagai primadona industri dalam negeri. Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan. "Sayangnya, kami tidak memiliki kompetensi untuk membatasi jumlah produksi kendaraan bermotor," katanya.

Oleh karena itu, sejumlah cara yang mungkin dipakai oleh Departemen Perhubungan adalah berupa sistem yang dapat membuat masyarakat malas menggunakan kendaraan pribadi.

"Bentuknya bisa berupa penerapan ERP (electronic road pricing), serta pembatasan rute atau wilayah edar bagi kendaraan pribadi," katanya.

Bahkan, Departemen Perhubungan berencana mewajibkan setiap calon pemilik kendaraan roda empat memiliki garasi, termasuk mendorong tarif parkir yang mahal.

Untuk melancarkan rencana-rencana tersebut, Departemen Perhubungan akan mengupayakan penyediaan angkutan massal terpadu dan memadai. (*)

Source