News, Articles & Reviews

Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Azis, menyatakan pemerintah bisa menurunkan harga bahan bakar minyak hinga 27 persen dalam sisa waktu dua bulan ini. Sampai akhir tahun, kata dia, diperkirakan anggaran subsidi BBM beserta bantalannya bisa dihemat Rp 10 triliun. "Rp 10 triliun bisa digunakan untuk menurunkan harga BBM dalam dua bulan terakhir sebesar Rp 1.600 per liter," katanya kepada Tempo, Selasa (28/10).

Hitunganya, kata Harry, konsumsi premium, solar dan minyak tanah rata-rata per bulan 3 juta kiloliter. Dalam 2 bulan berarti konsumsi BBM 6 juta kiloliter atau 6 miliar liter. "Rp 10 triliun dibagi 6 miliar liter sama dengan Rp 1.600 per liter," katanya.

Ia mencontohkan harga premium saat ini Rp 6.000 per liter dikurangi Rp 1.600 maka harga premium Rp 4.400 per liter. "Turunya sebesar 27 persen," kata dia. Harry mengusulkan penurunan harga BBM menjadi sekitar 18-25 persen.

Usulan itu tampaknya akan terkendala aturan di mana pemerintah hanya dibolehkan menaikan harga BBM. Tidak ada klausul yang menyebutkan harga BBM harus turun jika harga minyak internasional turun. "Waktu itu, kesalahannya karena melihat tren harga minyak akan terus naik," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tidak diperbolehkan menggunakan alokasi subsidi yang belum digunakan di tahun anggaran berjalan untuk menurunkan harga BBM. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, alokasi anggaran yang belum digunakan dimasukan dalam sisa anggaran lebih yang baru bisa digunakan pada APBN Perubahan tahun berikutnya atau pada 2009.

Ekonom yang juga anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Dradjad Hari Wibowo menyambut baik rencana penurunan harga BBM yang sudah disampaikan Presiden. Ia mengusulkan penurunan harga BBM sebesar 25 persen.

Penurunan sebesar itu, kata dia, dampaknya akan dirasakan masyarakat maupun para pelaku ekonomi. "Kalau penurunanya cuma 5-10 persen manfaatnya kurang optimal," katanya. Dengan sisa waktu yang tinggal 2 bulan, penurunan harga BBM dampaknya terhadap APBN tidak terlalu besar. Disisi lain negara juga punya belanja yang belum direlaisasikan.

Dradjad menilai APBN tahun depan masih sanggup untuk menanggung beban turunya harga BBM. "Pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang sifatnya politis," katanya. Penurunan harga BBM, kata Dradjad, akan mengurangi risiko kredit macet dan menolong industri untuk tetap menjalankan roda usahanya.

Source