News, Articles & Reviews

Jember:Pengelola klinik Voluntary Consulting Test (VCT) di rumah sakit umum daerah mulai kebingungan, menyusul rencana pemerintah mencabut bantuan pembiayaan pengobatan penderita HIV/AIDS.

"Kondisi itu menjadi kabar buruk bagi kami sebagai pengelola klinik VCT dan juga untuk para pasien HIV/AIDS, jika rencana itu benar-benar dilaksanakan. Tetapi itulah hasil dari rapat koordinasi di Malang kemarin," kata Koordinator Konselor Klinik VCT RSUD dr Soebandi Jember, dr. Justina Evy Tyaswati, kepada Tempo, Kamis (6/03) siang.

Rapat itu diikuti para pengelola klinik CVT se-Jawa Timur untuk membicarakan rencana desentralisasi penanganan penderita HIV/AIDS. Menurut Evy, jika benar rencana itu diterapkan, para pasien HIV/AIDS akan lari dan tidak mau memeriksakan diri lagi. Sementara, selama ini penderita HIV/AIDS harus secara rutin memeriksakan diri untuk mendapatkan pengobatan dan konseling.

Dengan rencana tersebut, kata Evy, pemerintah nanti hanya akan membiayai atau menggratiskan obat anti retroviral (ARV) atau obat anti virus HIV/AIDS saja. "Sementara biaya lainnya, seperti perawatan rawat inap, alat kesehatan, jasa kesehatan, obat untuk infeksi atau penyakit penyerta, harus disiapkan sendiri oleh pasien. Artinya pasien harus mengeluarkan sejumlah uang," lanjut Evy.

Padahal, pasien HIV/AIDS di Kabupaten Jember 95 persen berasal dari keluarga menengah ke bawah. Sementara, menurut rencana pemerintah, mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, diharapkan menggunakan fasilitas Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin).

"Repotnya, secara psikologis, biasanya pasien HIV/AIDS tidak mau mengurusi Askeskin karena malu, ribet, dan Askeskin itu terbatas," kata Evi.

Evy mengaku belum tahu kapan pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut. Namun dia memprediksi kebijakan itu akan diterapkan pertengahan tahun 2008 ini. Dia dan para pengelola klinik VCT di Jawa Timur juga tidak mengetahui secara pasti kenapa pemerintah pusat akan mencabut subsidi untuk pasien HIV/AIDS.

"Kami kira selama ini pemerintah bukannya tidak mampu, tetapi ternyata pemerintah tidak lagi begitu peduli jika bantuan itu dicabut," tegasnya.

Source