Wednesday, January 2, 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Demokrat menolak peran pengawasan diberikan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan kewenangan pengawasan untuk Badan Kehormatan belum perlu dilakukan. "Nanti dikhawatirkan akan tumpang tindih," kata Syarrif ketika dihubungi, Rabu (2/1).
Tumpang tindih itu, kata dia, karena selama ini fungsi pengawasan itu dipegang oleh fraksi. Pengawasan oleh fraksi itu sudah didelegasikan dari partai untuk memantau anggotanya di DPR. "Justru terpenting saat ini adalah memaksimalkan peran BK yang ada," katanya. Menurut dia, banyak hal yang harus dibenahi BK terkait penindakan. "Selesaikan dulu semua kasus yang masih terbengkalai," katanya.
Syarif juga mengkhawatirkan fungsi itu akan terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan, kata dia, bisa digunakan untuk kepentingan politis. "Itu sudah terlalu jauh," ujarnya.
Selama ini Badan Kehormatan DPR memiliki fungsi penindakan terhadap pelanggaran etika DPR. Namun kewenangan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat.
Terkait usulan penambahan jumlah anggota BK dari 13 orang menjadi 30 orang, dia mengatakan tidak masalah asal tujuannya untuk meningkatkan kinerja BK. "Kalau untuk meningkatkan keputusan BK lebih valid ya bisa saja," katanya. Hal itu, lanjut dia, juga harus disepakati oleh semua fraksi.
Source
Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.
Labels: News, Sosial Politik

0 comments:
Post a Comment