News, Articles & Reviews

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla, meminta para pejabat tidak takut dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, jika pejabat terus dihantui ketakutan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa justru akan menghambat pembangunan ekonomi. Karena, pembangunan ekonomi bersumber dari peningkatan investasi dan dalam investasi itu terdapat infrastruktur yang elemennya mengandung pengadaan barang dan jasa.

Wapres mengingatkan, sepanjang pejabat melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan, maka tidak diperlukan ketakutan. "Tidak ada pejabat yang masuk penjara jika sudah melakukan sesuai aturan. Percuma ada uang tapi takut untuk membeli tanah, takut untuk melakukan sesuatu. Saya yakin kalau melakukan sesuai aturan maka tidak perlu takut, pejabat harus punya nyali," kata Wapres ketika membuka Diskusi Panel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurutnya, semua pihak harus membuat aturan struktur berbangsa dengan baik. Wapres mengingatkan, Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menginginkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa efisien, prosedural dengan melakukan tender dan mengutamakan produk dalam negeri serta perusahaan lokal.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Didi Widayadi menegaskan, pemerintah hanya memiliki satu tahun anggaran lagi, yakni 2008, untuk memperbaiki kinerja dan akuntabilitas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara.

Data yang dimiliki BPKP memperlihatkan, jumlah kerugian negara sebagai akibat salah urus manajemen pengelolaan keuangan negara mencapai Rp 9 triliun dan lebih dari US$ 10 juta dengan 636 kejadian untuk kasus tindak pidana korupsi (TKP), 1.876 kejadian untuk non TKP, dan 1.266 kejadian untuk perhitungan kerugian negara. Dari jumlah itu, kasus berindikasi tindak pidana korupsi mencapai Rp 2 triliun.

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.