News, Articles & Reviews

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab para pengkritiknya yang menuding pemerintah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Dia meminta para pengkritik itu tidak mengganggu dirinya yang sedang mencuci piring dalam mengusut korupsi.

Menurut SBY, di era sebelumnya banyak yang berpesta, tapi lupa mencuci piring. "Barangkali yang diingat dan disenangi malah mencuci tangan ketimbang mencuci piring. Untuk keadilan, para pihak yang seperti itu jangan mengganggu kami yang siang dan malam bekerja mencuci piring," kata SBY saat meresmikan gadung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jalan H.R. Juanda kemarin (27/11).

SBY tidak menyebut siapa yang dianggap mengganggu jalannya pemberantasan korupsi. Presiden yang terpilih lewat pilpres langsung 2004 itu tampak masih gerah dengan istilah tebang pilih yang dipopulerkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyebut agenda pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY-Kalla.

Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo beberapa kali mengkritik pemerintah melakukan tebang pilih dalam mengusut korupsi. Mereka berkomentar setelah sejumlah menteri di era Megawati diusut dalam kasus korupsi. Misalnya, mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, mantan Menag Said Agil Munawar, dan mantan Kepala BKPM Theo F. Toemion.

Namun, dalam pidatonya, SBY sama sekali tidak menyebut PDIP sebagai partai yang menyerangnya lewat isu tebang pilih. Menurut SBY, ada tiga parpol yang meminta dirinya tidak tebang pilih, yakni PPP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Ketiga parpol yang dijadikan contoh itu adalah sekutu SBY dalam koalisi pemerintah.

"Saya masih ingat waktu diundang Pak Hamzah Haz, saat masih menjabat ketua umum PPP, 2005 lalu. Keras sekali pernyataan politiknya waktu itu. Jangan sampai pemberantasan korupsi tebang pilih," ujarnya.

Selain itu, sambung SBY, Partai Demokrat saat halalbihalal juga meminta pemerintah tidak tebang pilih. "Dengan lantang di hadapan saya mohon penegakan hukum, pemberantasan korupsi jangan tebang pilih. Tampaknya kader Partai Demokrat merasa dicari-cari kesalahannya. Padahal, saya juga pembina Partai Demokrat," terang SBY.

Yang terbaru, saat penutupan Rapimnas III Minggu (25/11), dalam pernyatan politik yang dibacakan Syamsul Muarif, Partai Golkar juga meminta penegakan hukum tidak tebang pilih. "Tebang pilih menjadi isu di negeri ini. Saya sampaikan di hadapan Tuhan, tidak ada desain politik untuk menjalankan tebang pilih. Dosa, salah," tegas SBY dengan nada serius.

SBY mengaku sudah berpesan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar berhati-hati menangani kasus korupsi. Penegak hukum harus bisa membebaskan diri dari motif politik. Sebab, korupsi bukan urusan politik, tapi urusan hukum. "Saya terima permintaan dari Kapolri dan Jaksa Agung untuk periksa bupati atau siapa pun. Sekretaris kabinet mendisposisi dan memastikan ini kasus korupsi, tindakannya merugikan, melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan teman-temannya. Bukan karena lobi politik," kata SBY.

Dia juga menantang para pihak yang merasa mendapat ketidakadilan dalam konteks tebang pilih untuk melapor. "Beri tahu langsung Kapolri, Jaksa Agung, atau siapa pun. Kalau perlu, kepada saya. Tapi, harus konkret. Kasusnya apa, di mana, mengapa dianggap tebang pilih," tandas SBY.

SBY menyesalkan kelompok yang secara generik terus mengatakan pemerintah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Menurut SBY, perkara yang dianggap korupsi tidak langsung masuk pengadilan. "Kasusnya diselidiki dulu, masuk atau tidak masuk, memenuhi syarat atau tidak, baru ada penyidikan dan penuntutan. Ada naik banding dan segala macam," tambahnya.

Dalam kesempatan itu SBY juga mengklarifikasi tudingan adanya hubungan pejabat negara, seperti presiden, dengan mereka yang buron dan beperkara politik. "Negara kita ini kok senang sekali menggulirkan desas-desus, isu, tindakan-tindakan yang merugikan nama baik dan bisa mengarah ke fitnah," kata SBY. "Sejak awal, saya ingatkan jajaran pemerintahan, setiap perkara keluar masuk harus lurus. Tidak boleh perkara masuknya miring, keluarnya miring," tambahnya.

SBY merasa tidak enak hati dengan munculnya isu adanya pertemuan antara dirinya dan sejumlah buron kasus korupsi. "Jadi, kalau ada yang ingin mengembalikan asetnya kepada negara, jangan bertemu saya atau membikin kabinet pada malam hari," ujarnya.

Menurut SBY, mereka yang ingin mengembalikan aset negara bisa menghubungi menteri keuangan. Di Depkeu sudah ada perhitungannya. Kalau soal hukum, ada jaksa agung. "Silakan masuk ke pintu yang benar. Rakyat bisa mengetahui. Tidak ada itu kabinet malam hari. Tidak ada itu damai-damai. Tidak ada pendekatan yang miring, out of system. Hati-hati menyebarluaskan berita. Kita harus bermoral. Tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi," kata SBY.

Selain itu, SBY mengingatkan seluruh lembaga hukum agar memperhatikan HAM dalam penegakan hukum. "Seseorang yang belum tentu bersalah masuk koran dan jadi pembicaraan, dipanggil begitu saja, apalagi manggilnya salah, itu tujuh turunan, aib," katanya. Karena itu, dia meminta PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri dalam menjalankan tugas negara tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Arah pemberantasan korupsi, menurut SBY, ada tiga hal. Pertama mengutamakan pencegahan korupsi. Sebab, mengembalikan aset negara pada praktiknya tidaklah mudah. Pencegahan harus intensif, kalau perlu preventif.

Kedua, SBY meminta kasus besar segera diselesaikan, terutama kasus korupsi BLBI. "Yang buron, yang bawa uang ratusan miliar, triliunan, sekarang ngendon di luar negeri, cari dan bawa pulang, meski tidak mudah," katanya.

Untuk mempermudah, Indonesia akan melakukan kerja sama ekstradisi dengan berbagai negara. Saat menghadiri KTT ASEAN di Singapura, minggu lalu (19-22/11), SBY sempat bertemu Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wen Jiabao. Kedua pemimpin sepakat melakukan perjanjian ekstradisi. "Sebetulnya kemarin mau kita tanda tangani di Singapura. Tetapi, kurang enak rasanya, karena kita belum meratifikasi perjanjian ekstradisi antara kita dan Singapura," kata SBY.

Ketiga, kata SBY, mereka yang dengan tenang melakukan korupsi hingga saat ini harus ditangkap. "Kebangetan itu. Hari gini masih tenang ngambil uang negara 10, 20, 30 miliar, masuk kantong pribadi," ujarnya.

Reaksi PDIP

DPD PDIP memberi reaksi keras menanggapi komentar SBY tentang korupsi itu. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP PDI Perjuangan Firman Djaya Daeli menyesalkan pernyataan SBY yang menyebut adanya pihak-pihak yang mencoba mengganggu dirinya dalam agenda pemberantasan korupsi. Apalagi, ketika hal itu dikaitkan dengan menguatnya isu tebang pilih yang mengarah kepada internal pemerintahan.

"Pemerintah tampaknya tengah mencoba memutarbalikkan isu itu untuk menghantam kalangan oposisi dan kelompok kritis," katanya ketika dihubungi kemarin malam.

Firman mengatakan, tidak hanya PDIP yang menilai pemerintah sudah melakukan praktik tebang pilih. Parpol-parpol lain, bahkan sejumlah LSM, ormas, kelompok profesional, dan kalangan akademisi juga menyuarakan penilaian yang sama. Dengan demikian, tegas Firman, tudingan tebang pilih itu sangat beralasan dan bukan sekadar retorika politik.

"Jadi, siapa yang mengganggu? Kami merasa tidak pernah mengganggu. Tapi, pemerintah harus ikhlas bila sekarang masyarakat yang semakin cerdas itu aktif menyoroti, mengkritisi, dan mengoreksi agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah," ujar politikus dari Sumatera Utara itu.

Menurut Firman, penilaian miring itu sudah sepantasnya muncul. Sebab, dari sejumlah pengamatan, agenda pemberantasan korupsi pemerintah memang tidak memiliki fokus dan perspektif yang jelas. "Kami masih berpandangan rezim pemerintahan SBY memang belum melakukan pemberantasan korupsi yang sejati. Secara substantif itu belum ada," tandasnya. (tom/pri)

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.