News, Articles & Reviews

JAKARTA - Keinginan sebagian besar kader Partai Golkar (PG) menghilangkan konvensi dan menggantikannya dengan sistem survei dalam menjaring calon presiden (capres) sangat merugikan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla.

Hal itu sangat disadari oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG, Syamsul Muarif. Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Rapimnas III Partai Golkar itu kepada pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, terbuka kemungkinan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009, PG tidak mengusung ketua umumnya, Jusuf Kalla sebagai capres, namun justru orang lain.

"Bisa saja pada Pilpres 2009 Golkar tidak mengusulkan Jusuf Kalla sebagai capres. Itu tergantung dari hasil survei dan konvensi yang dilakukan," kata dia.

Menurut Syamsul, untuk penentuan capres, Partai Golkar - sebagaimana dalam penentuan calon pada Pilkada - akan menggunakan sistem survei terlebih dahulu. Dari hasil survei tersebut, maka akan terpilih 3-5 nama hasil tertinggi untuk dibawa ke rapat tim pilkada atau rapat tim pilpres. "Rapat tim pilkada atau rapat tim pilpres itu kita sebut konvensi," kata Syamsul.

Sementara itu, Sekjen DPP PG, Soemarsono mengatakan, untuk pencarian nama-nama capres akan dijaring melalui metode survei.

"Untuk rekrutmen awal, kita ingin tahu apa maunya masyarakat. Apa maunya pasar. Kita ingin tahu potret bangsa ini maunya siapa?'' katanya.

Menurut Soemarsono, metode survei tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan pendidikan politik pada kader-kader partai. Selama ini, kata dia, ada kader partai yang ngotot tetap mencalonkan orang tertentu meskipun berdasarkan hasil survei calon tersebut tidak mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat.

"Ini untuk mendidik kader-kader PG supaya bersikap rasional," kata Soemarsono.

Tolak Konvensi

Keinginan PG menggunakan sistem survei karena mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PG menolak sistem konvensi. Hanya DPD Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyetujui konvensi. Dukungan itu disampaikan Ketua DPD DIY Gandung Pardiman dan Ketua DPD Sulawesi Utara Jimmy Rimba Rogi dalam Rapimnas III Golkar di Jakarta kemarin.

Sementara itu, enam provinsi yang menolak konvensi adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Alasan mereka, sistem konvensi hanya menyebabkan perpecahan dalam tubuh partai. Sedangkan DPD dari beberapa provinsi lainnya seperti Bali, Maluku Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten menyetujui apapun keputusan DPP.

Di tempat terpisah, terkait kegagalan PG dalam memenangkan Pilkada, Kalla menegaskan, kegagalan PG di daerah dalam pilkada tidak perlu diberi sanksi. Sebab kekalahan itu sudah merupakan hukuman politik bagi pengurus daerah itu.

Kalla menegaskan hal itu kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Jumat (23/11) setelah salat Jumat. Dia ditanya terkait gagalnya sejumlah pasangan calon yang diusung PG dalam pilkada gubernur di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. "Tidak. Tidak ada hukuman dua kali. Calon kalah (dalam pilkada), itu sudah hukuman politik," kata Kalla.

Kendati demikian, Jusuf Kalla tetap berbangga karena jumlah pilkada yang dimenangkan PG masih cukup tinggi yaitu 40 persen dari total pilkada yang sudah digelar

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.