News, Articles & Reviews

Jakarta: Tujuh program prioritas Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (Detiknas) belum optimal karena terkendala masalah teknis dan regulasi. Untuk itu dibutuhkan perubahan cara berpikir dan bersikap dari aparat pelaksana, termasuk pemerintah.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Giri Suseno Hadihardjono, mengatakan hambatan itu antara lain belum adanya regulasi yang mengatur sistem administrasi dari hard copy atau kertas kerja cetak ke sistem eletronik.

“Dalam kaitan itu, pemerintah juga belum mengatur keabasahan dokumen elektronik,” kata Giri yang juga anggota Detiknas di Jakarta hari ini. Para aparat pelaksana program juga masih terbiasa dengan pola kerja lama yang menggunakan sistem administrasi hard copy.

Ketujuh program itu sendiri adalah e-education, e-procurement, e-budgeting, national single window, single identity number, palapa ring, pembangunan telepon pedesaan atau universal service obligation (USO), dan software legal.

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.