News, Articles & Reviews

Mentan: Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar di Di Dunia

Denpasar - Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan hasil produksi pada tahun 2006 mampu mencapai sebesar 16 juta ton pertahun.

"Devisa yang didapat dari ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya pada tahun itu mencapai 4,8 miliar dolar AS," kata Mentan, Anton Apriyantono saat membuka konferensi minyak sawit dan price outlook 2008 di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Mentan mengatakan, keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dicapai Indonesia saat ini, selain secara ekonomi menunjukkan keuntungan, juga memberi berbagai manfaat yang terkait dengan permasalahan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan wilayah.

"Peluang pengembangan kelapa sawit di tanah air masih terbuka karena didukung oleh sumber daya dan teknologi, disamping juga peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam negeri maupun ekspor, " katanya.

Anton menyebutkan, kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu untuk minyak makanan dan "oleo chemical" yang belakangan ini cenderung semakin meningkat, dimana tumbuhnya gerakan pengembangan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. "Dengan demikian pengembangan kelapa sawit perlu terus kita lakukan pada daerah-daerah yang secara agro-ekonomis memungkinkan pengembangannya," kata Anton.

Ia mengemukakan, walau prospek kelapa sawit saat ini sangat baik, tetapi dihadapkan pada citra negatif dalam hal pengembangan, dimana dalam pengembangannya tidak mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. Terlebih pemerintah Uni Eropa dan Amerika memberlakukan keberlanjutan "bio-fuel" yang berpotensi dapat menghambat ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa.

"Kriteria deforestrasi dan hilangnya bio-deversiti merupakan dua ketentuan yang tidak boleh diabaikan dalam bahan baku 'bio-fuel' untuk Eropa," jelasnya. Untuk itu prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi landasan pengembangan kelapa sawit harus benar-benar diterapkan dilapangan.

Ia menambahkan, dalam rangka pencitraan minyak kelapa sawit Indonesia di dunia, khususnya Eropa, pemerintah bersama-sama masyarakat kelapa sawit telah mengadakan workshop dengan tema 'Promoting Sustainable Palm Oil' di sejumlah negara Eropa, diantaranya Belanda, Brusell dan London.
Source

Lahan Sawit Banyak Dikuasai Asing

Medan - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai pemerintah kecolongan tentang penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak asing.

"Alasannya, pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang seberapa besar jumlah lahan yang telah dikuasai pihak asing hingga saat ini," kata Sekjen DPP Apkasindo Asmar Arsjad, di Medan, Selasa.

"Apkasindo menilai pemerintah kecolongan soal kepemilikan lahan oleh pihak asing. Hal ini akan berdampak kebun-kebun kelapa sawit akan diambil alih oleh mereka, karena transaksi dilakukan di bawah tangan," katanya.

Asmar mengungkapkan, apalagi dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, membuat jumlah lahan yang dikuasai semakin tidak terdata. Apkasindo memperkirakan hampir satu juta hektar penguasaan oleh pihak asing terjadi pada lahan perkebunan kelapa sawit.

Pihaknya juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memiliki akurasi data terkait hal ini.

"Adanya Otda (otonomi daerah), tidak diketahui berapa jumlah lahan yang telah dikuasai. Sebab data riilnya tidak ada. Penguasaan lahan dilakukan melalui pihak lain, sehingga tidak bisa diketahui siapa dan berapa jumlah lahan yang dibeli," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan agar pemerintah segara menertibkan hal ini, salah satunya dengan menerbitkan izin pengusahaan lahan melalui satu pintu.

Dengan sistem birokrasi satu pintu, diharapkan data otentik dapat diperoleh.

Apkasindo menilai, pemerintah perlu segera memperhatikan persoalan penguasaan lahan tersebut, sebab menyangkut kelangsungan ketersediaan bahan baku kelapa sawit lokal.

Apalagi harga jual komoditi ini semakin meningkat, seiring permintaan pasar dunia.

"Kita bisa menerima masuknya pihak asing ke sini. Antara lain, transformasi teknologi yang jauh lebih maju, bisa kita aplikasikan. Selain itu, membantu penyerapan tenaga kerja. Namun, hendaknya pemerintah berhati-hati tentang penguasaan lahan pihak asing ini," kata Asmar.

Dia menberi contoh, Kuala Lumpur Kepong Bhd`s (KLK) yang sedang mengincar sebanyak 50.000 hektar lahan kelapa sawit di Indonesia.
Source

Perkebunan Dikuasai Asing, Pengusaha Sawit Sumut Resah

Pengusaha perkebunan kelapa sawit di Sumut resah. Pasalnya, areal perkebunan di provinsi ini mulai dikuasai perusahaan asing. Bahkan, pengalihan kepemilikan lahan banyak dilakukan secara diam-diam.

"Penguasaan lahan sawit oleh pihak asing sudah semakin meresahkan. Ini perlu perhatian serius dari pemerintah. Apalagi, proses kepemilikan lahan banyak dialihkan secara diam-diam dengan cara di bawah tangan," ucap Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Laksamana Adiyaksa, Selasa (30/10).

Menurut Laksamana, saat ini pengusaha asing cenderung tidak menggunakan perusahaan baru dalam mengakuisisi lahan perkebunan di Sumut. "Transaksi pembelian cukup dilakukan di bawah tangan. Hal ini yang membuat angka riil lahan yang dikuasai asing menjadi tidak terdata. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi pengusaha lokal yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Sumut, sebab kepemilikan lahan perkebunan didominasi pihak asing," jelas Laksamana.

Pengusaha perkebunan lokal, sebut Laksamana, resah karena ke depannya mereka akan terhimpit dengan permainan perusahaan besar milik asing. "Ke depan, pengusaha perkebunan lokal akan tersingkir dengan perusahaan besar. Ini harus segera disikapi. Lahan perkebunan asing harus dibatasi," katanya.

Hal senada disampaikan Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad. Ia menilai pemerintah telah kecolongan dalam hal penguasaan lahan perkebunan sawit oleh pihak asing. Apalagi, pemerintah tidak memiliki data akurat tentang jumlah lahan perkebunan yang sudah dikuasai asing. Kondisi ini diperparah sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sehingga membuat lahan yang dikuasai asing semakin tidak terdata. "Apkasindo memperkirakan hampir satu juta hektar lahan perkebunan sawit dikuasai pihak asing," tutur Asmar.

Ia berharap pemerintah bisa mencari jalan keluar agar penguasaan lahan dapat dibatasi. Salah satunya dengan menerbitkan izin pengusahaan lahan melalui satu pintu. "Dengan menerapkan sistem birokrasi satu pintu diharapkan data otentik dapat diperoleh. Artinya, tidak gampang melepaskan satu aset kepada asing. Kalau terlalu mudah, lama-lama Indonesia akan dikuasai pihak asing," tukasnya.

PKS Tanpa Kebun
Keberadaan PKS tanpa perkebunan juga menjadi sorotan Gapki Sumut. Menurut Sekretaris I Gapki Sumut Timbas Ginting, perkembangan pabrik sawit tanpa kebun di luar pantauan pemerintah. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pendirian pabrik kelapa sawit seharusnya dilakukan dengan pola kemitraan. "Ini yang dilakukan di Riau dan Jambi, tetapi tidak terjadi di Sumut," kata Timbas.

Pemprovsu dinilai tidak bisa berbuat banyak menertibkan pabrik itu, padahal dasar hukumnya sudah jelas. "Pemerintah paling tidak memantau keberadaan mereka. Namun, ini tidak dilakukan. Jangankan pabrik, mestinya penggunaan bibit pun menjadi pemantauan pemerintah agar produksi sawit bisa maksimal," katanya.

Banyaknya PKS tanpa perkebunan diakui Kepala Dinas Perkebunan Sumut Ir Batara Girsang. Menurutnya, PKS tanpa perkebunan tidak terpantau sejak tahun 1999. Atas nama otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan izin pendirian pabrik tanpa koordinasi pemerintah provinsi. "Memang ini persoalan kita. Yang sudah ada biarkan berdiri karena investasinya juga besar. Saya meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan izin pendirian pabrik baru tanpa ada kebunnya," kata Batara Girsang.

Untuk menyelesaikan persoalan pabrik kelapa sawit tanpa kebun, dia meminta agar pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemerintah provinsi bertemu bersama. "Penertibannya mengacu pada aturan," katanya.
Source


Malaysia Kuasai 330.300 Hektar Lahan Sawit,
Lima Perusahaan Negeri Jiran Itu Beroperasi di Nusantara

Medan, Kompas - Pengusaha asal Malaysia sedikitnya menguasai 330.300 hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun demikian, petani umumnya menyatakan hal itu menguntungkan mereka.

Petani kelapa sawit Indonesia merasa diuntungkan karena bisa melakukan alih teknologi. Selain mendorong masuknya lebih banyak investasi asing, kepemilikan lahan kelapa sawit oleh pengusaha Malaysia dinilai bisa mempercepat proses peremajaan 500.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Bagi petani, semakin luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai pengusaha Malaysia justru semakin bagus karena ada alih teknologi di sana. Selama ini luas lahan kelapa sawit Malaysia kan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Namun, produktivitas mereka mengungguli Indonesia karena teknologi yang Malaysia kembangkan sedikit lebih maju," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsyad di Medan, Kamis (24/8).

Hingga tahun 2005 luas total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 5.597.718 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.982.152 hektar merupakan perkebunan rakyat, 676.204 hektar merupakan perkebunan negara, dan 2.939.362 hektar merupakan perkebunan swasta. Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia pada tahun 2005 mencapai 13.800.000 ton atau 41,28 persen dari total produksi CPO dunia.

Malaysia, pada tahun 2005, memiliki total areal perkebunan kelapa sawit 4.051.374 hektar dengan produksi mencapai 14.961.658 ton.

Menurut Asmar, teknologi perkebunan dan kesinambungan peremajaan tanaman menjadi faktor sukses Malaysia mengungguli produktivitas CPO Indonesia meski luas areal perkebunan mereka kalah banyak.

Saat ini sedikitnya lima perusahaan besar kelapa sawit asal Malaysia memiliki lahan di atas puluhan ribu hektar. Jika perusahaan asal Malaysia tersebut menerapkan pola perkebunan inti rakyat seperti yang selama ini banyak dilakukan perusahaan swasta maupun perkebunan negara, lanjut dia, kemungkinan tertundanya peremajaan tidak terjadi lagi.
Source

Alih Lahan Kelapa Sawit Jadi Fokus Region Kalimantan

Pulau Kalimantan termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tujuan investasi, terutama investor asing. Selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, letak geografis pulau yang punya nama lain Borneo ini juga menjadi daya tarik tersendiri.

Dari sekian bencana yang diidentifikasi, penggantian lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit besar-besaran adalah bencana yang menduduki urutan pertama. Bencana kekeringan dan alih fungsi lahan tak lepas dari pembicaraan diskusi.

“Kami melihat Borneo menjadi ajang eksploitasi sumber daya alam. Sejak tahun 70an, sudah masuk HPH dan kini pertambangan serta kelapa sawit. Alih fungsi ini sangat memberatkan kami, karena hutan-hutan menjadi gundul, bukit-bukit habis dipapras dan sumber air berkurang,” kata Arbani peserta diskusi dari Kalsel.

Borneo atau Kalimantan ini menjadi satu-satunya pulau di Indonesia yang wilayahnya diduduki oleh tiga negara, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Namun, dari peta kepemilikan, terutama perkebunan sawit, kini banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Malaysia. Dalam salah satu sesi diskusi, para wakil daerah ini berusaha untuk merumuskan resolusi-resolusi yang berkaitan dengan bencana, terutama bencana yang melanda Borneo.

Contohnya, perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat tercatat ada 222 perusahaan. Satu perusahaan mengelola 6000 – 10.000 hektar lahan dan untuk membuka lahan tersebut dilakukan dengan cara membakar. Bisa dibayangkan berapa luas yang ditanami kelapa sawit di Kalimantan Barat dan betapa pekatnya asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut sehingga dapat melumpuhkan aktivitas masyarakatnya. Itu baru satu propinsi, belum di propinsi lain, karena semua propinsi di pulau Kalimantan pasti mempunyai daerah perkebunan kelapa sawit.
Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.