News, Articles & Reviews

Penganiyaaan, pelecehan, tidak dibayar gajinya, dan masih banyak perlakuan yang merendahkan martabat para buruh migran selalu menghiasi media cetak dan elektronik setiap harinya. Namun fenomena ini tidak membuat surut bagi banyak orang untuk mengadu nasib ke luar negeri menjadi buruh migran. Bahkan tidak peduli nantinya bekerja dimana pun secara legal atau pun ilegal !

Arab Saudi dan Malaysia bagi kebanyakan orang masih merupakan negara tujuan utama tempat untuk mengadu nasib. Walaupun dua negara ini banyak menyimpan kisah duka para buruh migran, angka pertumbuhan buruh migran yang bekerja selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir 2006 saja, Arab Saudi menyerap tenaga kerja sebanyak 307.400 orang, sedangkan Malaysia sejumlah 270.000 orang. Dan dari jumlah terebut sekitar 70 % adalah perempuan.

Yang kemudian cukup mengusik di hati, kenapa ini bisa terjadi ?

Membayangkan para perempuan dengan pendidikan umumnya sekolah dasar dan keterampilan yang pas-pas an, bahkan acap kali tidak punya keterampilan sama sekali, namun berani mengadu nasih di negeri orang, sungguh tidak pernah terlintas di benak banyak orang. Apalagi dengan struktur masyarakat Indonesia yang patriaki, dimana keberanian identik hanya milik kaum lelaki.

Perempuan-perempuan perkasa ini berani bekerja di luar negeri, walau pun hanya menjadi pembantu rumah tangga, tetap dijalani dengan penuh ketabahan. Wajah-wajah pemberani ini bisa kita jumpai ketika melihat pemberangkatan para buruh migran ke luar negeri. Gambaran ini terlihat pula pada salah satu tayangan televisi yang mengekspos penyelundupan buruh migran dari Indonesia ke Malayisa. Dengan hanya berbekal seadanya serta menaiki perahu motor, diwajah para perempuan perkasa ini tidak nampak ketakukan atau pun kecemasan pada saat mengarungi selat laut dan menerobos barikade aparat keamanan !

Kelangsungan hidup keluarga bahkan juga nyawa dari para perempuan ini merupakan sebuah pertaruhan ketika menjadi buruh migran di negeri orang.

Jika kita menelisik kebelakang, daerah asal para perempuan yang menjadi buruh migran umumnya daerah kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan yang melahirkan taraf hidup yang rendah, putus pendidikan, dan kehilangan kesempatan kerja di dalam negeri. Bisa dibayangkan, seorang perempuan berumur di atas 20 tahun, berkeluarga paling tidak dengan satu anak, dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, pekerjaan apa yang bisa dilakukannya untuk periuk dapur tetap mengebul?

Menjadi buruh pabrik, bahkan menjadi pembantu rumah tangga di kota-kota besar jelas tidak mungkin. Latar belakang pendidikan dan usia menjadi faktor penghambat terbesar untuk mencari kerja di kota. Persaingan dalam nedapatkan pekerjaan cukup tinggi dan posisi mereka merupakan posisi orang-orang kalah.

Dari 106,28 juta angkatan kerja berdasarkan Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2006, sebanyak 53,13 persen (56,47 juta) hanya tamatan SD ke bawah. Sebanyak 20,61 persen (21,97 juta) lulusan SLTP, 20,64 persen (21,93 juta) lulusan SLTA. Sedangkan yang pernah mengenyam bangku perguruan tinggi hanya 5,62 persen (5,97 juta), di mana 2,44 juta orang di antaranya diploma dan sisanya S1. Dari angkatan kerja itu, sebanyak 11,10 juta berstatus penganggur terbuka dan 95,18 juta orang bekerja. Namun, dari yang bekerja ini, 29,92 juta (31,44 persen) setengah menganggur.

Pilihan yang paling mungkin adalah bekerja di luar negeri menjadi buruh migran dengan negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia.! Kenapa harus ke Arab Saudi dan Malaysia ? Hanya dua negara inilah yang masih menerima tenaga kerja dengan lulusan sekolah dasar (atau tidak tamat SD pun bisa) serta unskilled. Dan umumnya bekerja menjadi pembantu rumah tangga.

Kemiskinan yang melahirkan keberanian inilah yang harusnya membuat pemerintah malu dan berbenah diri. Malu untuk tidak hanya sibuk konsentrasi meyongsong pemilu 2009, malu untuk tidak selalu menyatakan telah mensejahterakan rakyatnya. Berbenah diri menjadi sebuah pilihan bijak bagi pemerintah. Paling tidak ketika pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, pemerintah harus mampu memotong birokrasi pengiriman buruh migran ke luar negeri yang harus melewati lebih dari 123 meja !

Source

Silahkan Beri Komentar Anda Mengenai Berita/Artikel Ini.