News, Articles & Reviews

Yogyakarta: Dalam kurun waktu 1986 hingga 2008, sebanyak 107 gedung bioskop di Indonesia terpaksa gukung tikar akibat monopoli distribusi film. Karenanya, pemerintah perlu turun tangan dengan mengatur tata edar perfilman Indonesia.

“Sudah saatnya pemerintah melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membuat peraturan baku untuk mengatur persoalan tata edar perfiliman Indonesia,” tegas Direktur Forum for Information and Communication Studio (FICS), Fadilah Zaidi, pada acara diskusi dengan kalangan pers di Yogyakarta, Jumat (22/5) siang.

Menurut Fadilah, monopoli oleh pengusaha tertentu membuat gedung bioskop di daerah harus bergantung pada distributor tersebut untuk memperoleh film yang bisa diputar di gedung bioskopnya. Yang tidak tahan dengan permainan distributor, akhirnya gulung tikar.

Dengan adanya aturan yang tegas tentang tata edar perfilman, kata Fadilah, masyarakat di daerah manapun memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh tontonan film menarik pada waktu yang bersamaan. “Sebab, bagaimanapun film adalah praktik budaya yang merupakan satu kegiatan intelektual dan ekonomi yang memberikan sumbangan pada kecerdasan dan kesejahteraan bangsa,” tegasnya.

Pentingnya membongkar monopoli distribusi film di Indonesia juga disampaikan Heru Effendy, pengamat film. Ia mencontohkan Mira Lesmana yang harus merangkap sebagai produser dan distributor sekaligus agar film-film buatannya bisa dinikmati oleh masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Sementara Budi Kamaruzaman dari Fisipol UGM menyebut serbuan VCD bajakan yang makin murah memiliki andil penting bangkrutnya gedung bioskop di Indonesia. Menurut Budi, fenomena ini tidak bisa dibendung tanpa campur tangan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum.

Budi juga mengusulkan agar pemerintah membeli sejumlah film yang oleh sejumlah pakar dinilai baik. Film itu kemudian bisa diputar di bioskop-bioskop di sejumlah daerah, sehingga hak masyarakat untuk bisa menikmati film bermutu dengan harga terjangkau bisa terpenuhi.

Source